Di tengah gembar-gembor Presiden Prabowo tentang penguatan koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional, justru muncul kebijakan yang menusuk jantung koperasi rakyat. Di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, koperasi karyawan dan pensiunan Angkasa Pura(KOKAPURA) digusur dari usaha yang telah mereka kelola selama lebih dari dua dekade. Dalihnya kalah dalam tender terbuka. Pemenangnya adalah PT Pasifik Energi Trans, perusahaan swasta dengan modal besar.
Secara kasat mata, kebijakan ini tampak sahih. Lelang memang mekanisme standar untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. Namun, problem muncul ketika mekanisme itu dijadikan alat untuk menyingkirkan koperasi yang secara regulasi justru wajib dilindungi. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dengan jelas mengatur bahwa BUMN, BUMD, maupun pengelola infrastruktur publik harus menyediakan sekurang-kurangnya 30 persen ruang usaha bagi koperasi dan UMKM. Logika regulasi ini adalah keberpihakan, dimana koperasi tidak mungkin bersaing dengan korporasi bermodal besar tanpa intervensi afirmatif negara.
Kasus Ngurah Rai menunjukkan kebalikan dari semangat itu. Alih-alih diberi proteksi, koperasi dipaksa bersaing di gelanggang yang timpang. Hasilnya mudah ditebak yakni koperasi kalah, swasta padat modal menang. Di sini, pertanyaannya bukan lagi soal kalah-menang tender, melainkan soal pengkhianatan terhadap mandat regulasi dan arah kebijakan ekonomi nasional.
Lebih runyam lagi, ada dugaan konflik kepentingan. Muhammad Rizal Pahlevi, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia yang baru dilantik Mei 2025, tercatat pernah menjabat direktur PT Pasifik Energi Trans, sebuah perusahaan yang kini menguasai bisnis energy supply station di bandara Ngurah Rai. Fakta ini menimbulkan aroma state capture, dimana pejabat publik mengatur kebijakan untuk menguntungkan perusahaan asalnya.
Literatur tata kelola menyebut fenomena ini sebagai policy corruption atau korupsi kebijakan. Bukan gratifikasi uang tunai, melainkan penyalahgunaan kewenangan untuk melahirkan aturan yang menguntungkan jaringan tertentu. Dampaknya lebih sistemik, karena melanggengkan monopoli yang merugikan rakyat banyak. Dalam kerangka hukum, tindakan ini berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Polanya pun bukan kebetulan. Pasifik Energi Trans kini tercatat menguasai bisnis sejenis di berbagai bandara strategis lain: Sultan Hasanuddin (Makassar), Kualanamu (Medan), Sultan Iskandar Muda (Aceh), hingga Juanda (Surabaya). Jejak ekspansi ini menunjukkan upaya menguasai pasar energi bandara secara nasional, dengan memanfaatkan pintu regulasi BUMN.
Namun tragedi Ngurah Rai bukan semata soal monopoli ekonomi. Ada luka kultural yang tak kalah dalam. Penasehat KOKAPURA adalah I Gusti Ngurah Gede Yudana, putra pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Selama ini, keluarga pahlawan itu menolak menerima royalti atas penggunaan nama bandara, sebagai wujud pengabdian kepada bangsa. Kini, koperasi yang ia bimbing justru disingkirkan dari bandara yang mengusung nama ayahnya. Ironi ini membuat publik Bali merasa harga diri mereka dilecehkan.
Dampak sosialnya nyata. Ratusan anggota koperasi kehilangan mata pencaharian, ribuan keluarga kehilangan sumber ekonomi. Padahal koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan wadah solidaritas, tempat pensiunan dan karyawan menggantungkan harapan hidup. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 menunjukkan lebih dari 127 ribu koperasi aktif di Indonesia dengan kontribusi 5,1 persen terhadap PDB. Hilangnya ruang usaha koperasi berarti juga hilangnya sebagian denyut nadi ekonomi rakyat.
Pertanyaannya, apakah negara akan membiarkan praktik semacam ini terus berlanjut? Apakah KPPU akan diam menghadapi dugaan monopoli terang-terangan? Apakah kejaksaan dan kepolisian akan menutup mata atas indikasi konflik kepentingan seorang Dirut BUMN?
Bandara bukanlah pasar bebas. Ia adalah ruang publik strategis yang dikelola negara. Menyingkirkan koperasi dari bandara berarti menyingkirkan rakyat dari akses ekonomi vital. Jika pemerintah serius membangun kedaulatan ekonomi berbasis koperasi, kasus Ngurah Rai seharusnya jadi alarm. Dirut Angkasa Pura harus diperiksa, jaringan monopoli harus diurai, dan koperasi harus dikembalikan ke posisi yang dijanjikan konstitusi sebagai sokoguru ekonomi rakyat.
Kalau tidak, slogan pemberdayaan koperasi hanya tinggal jargon, dan rakyat kecil akan selalu jadi tumbal kebijakan kroni.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Notes : Kolom opini merupakan pendapat, pandangan, gagasan dan tanggung jawab sepenuhnya penulis