Di sebuah negeri yang setiap harinya menampilkan parade kepalsuan, kegilaan justru menjadi tanda kewarasan. Kita hidup di republik yang serba waras, yakni terlalu waras untuk jujur, terlalu waras untuk berani, terlalu waras untuk berubah.
Di atas panggung politik, para pemimpin tampil dengan wajah teduh dan kata-kata manis, seolah sedang menjaga harmoni. Padahal di balik senyum itu, hukum dikemas seperti barang dagangan, dan keadilan ditimbang dengan timbangan kepentingan.
Mereka waras dalam segala hal: waras menjaga citra, waras menutup mata dari pelanggaran, waras menunggu instruksi sebelum bertindak. Tapi dalam kewarasan itulah bangsa ini kehilangan akal sehatnya. Kita dipimpin oleh orang-orang yang takut kehilangan jabatan, bukan takut kehilangan moral.
Bangsa ini, tampaknya, sedang menunggu datangnya seorang presiden yang “gila”, bukan karena kehilangan nalar, tetapi karena berani menantang ketidakadilan. Seorang pemimpin yang mau menabrak sistem, mengguncang kenyamanan oligarki, dan memulihkan keberanian rakyat untuk percaya pada negara.
Teladan dari Kegilaan Sejarah
Empat abad lalu, Aceh pernah memiliki seorang “gila” yang menyelamatkan bangsanya: Sultan Iskandar Muda.
Ketika para ulee balang berkhianat, rakyat kelaparan, dan harta negeri dikuasai kaum kaya yang tamak, Sultan muda itu bertindak tanpa kompromi. Ia menghukum mati bangsawan yang membangkang, menyita kekayaan para penimbun, dan mendistribusikan hasilnya kepada rakyat miskin. Langkahnya dianggap kejam, bahkan gila. Tapi dari kegilaan itu lahirlah tatanan baru: rakyat kenyang, hukum tegak, dan Aceh Darussalam kembali berjaya.
Kegilaan Iskandar Muda bukanlah anarki, melainkan moralitas dalam bentuk paling puritan. Ia membuktikannya ketika menjatuhkan hukuman mati kepada anak kandungnya sendiri, Meurah Pupok, karena melanggar hukum adat. Ia tahu bahwa “Mate aneuk meupat jerat, gadoh adat pat tajak mita (Mati anak ada kuburnya, hilang adat ke mana hendak dicari)".
Kalimat itu adalah deklarasi etika negara dalam bentuk paling telanjang, bahwa keadilan tak boleh dikorbankan demi kasih pribadi. Bahwa hukum yang adil harus menembus tembok darah, suku, dan kekuasaan.
Kini, empat abad kemudian, Indonesia berdiri di persimpangan yang serupa. Para ulee balang baru telah lahir dalam rupa politisi dan taipan. Mereka menguasai sumber daya, mengatur hukum, dan menulis ulang kebenaran. Bedanya, kali ini tak ada Iskandar Muda. Tak ada pemimpin yang cukup gila untuk mengembalikan keberanian hukum pada makna aslinya.
Kegilaan Moral yang Hilang
Kita hidup di masa ketika kejahatan tampil dalam jas elegan, berbicara dengan sopan, dan dikawal aparat hukum. Hukum sendiri telah menjadi hutan belantara di mana kebenaran tersesat. Korupsi berubah menjadi budaya birokrasi. Kekuasaan dan bisnis berpelukan di meja makan.
Dalam situasi seperti ini, pemimpin yang terlalu waras justru berbahaya. Karena kewarasannya membuat ia pandai mencari alasan, bukan solusi, pandai berdiplomasi, bukan berani menegur.
Yang dibutuhkan bangsa ini bukanlah pemimpin sempurna, tapi pemimpin yang “gila”, yakni gila dalam memperjuangkan keadilan, gila dalam mencintai rakyat, dan gila dalam menolak kompromi dengan kemunafikan. Kegilaan semacam ini tak lahir dari ambisi, tapi dari kejernihan nurani.
Sejarah bangsa-bangsa besar membuktikan: reformasi sejati selalu dimulai oleh mereka yang dianggap gila. Nelson Mandela gila karena menolak tunduk pada apartheid. Mahatma Gandhi gila karena melawan imperium dengan doa dan garam. Bung Karno gila karena berani menantang kekuatan dunia saat republik ini baru lahir.
Mereka semua menempuh jalan yang tak lazim, dan justru di sanalah akal sehat bangsa menemukan jalannya kembali.
Antara Kepura-puraan dan Keberanian
Masalah terbesar bangsa ini bukan lagi soal korupsi uang, tapi korupsi kesadaran.
Kita hidup dalam zaman ketika kejujuran terlihat aneh, keberanian dianggap ancaman, dan ketegasan dibungkus sebagai kekasaran. Akibatnya, lahir generasi pemimpin yang piawai berpura-pura gila yang berteriak soal perubahan, tapi diam di hadapan ketidakadilan. Mereka berani tampil keras di podium, tapi lembek di hadapan para pemodal.
Mereka tidak gila karena nurani, melainkan karena strategi. Mereka bermain peran dalam teater besar bernama politik.
Sementara itu, rakyat menunggu. Menunggu seseorang yang bukan hanya pandai bicara, tapi sanggup membayar harga. Yang berani menjadi tidak populer demi sebuah prinsip. Yang berani kehilangan kuasa demi menjaga martabat bangsa.
Kegilaan yang Menyelamatkan
Dalam filsafat politik klasik, keadilan adalah ruh dari negara. Ketika keadilan mati, negara hanya menjadi gedung megah tanpa jiwa. Dan untuk menghidupkan kembali jiwa itu, dibutuhkan seseorang yang berani melawan arus, meski harus dicap gila.
Karena kebenaran memang selalu tampak gila di hadapan mereka yang hidup dari kebohongan.
Keberanian tampak gila di mata orang yang terbiasa takut.
Keadilan tampak gila di hadapan kekuasaan yang lahir dari kebiasaan mencuri.
Mungkin sudah waktunya bangsa ini berhenti berharap pada pemimpin yang terlalu waras. Karena mereka sibuk menjaga stabilitas, bukan memperjuangkan perubahan. Kita butuh pemimpin yang berani membuat kegaduhan demi membangunkan nurani bangsa dari tidur panjang.
Seperti Iskandar Muda yang berani menghukum darah dagingnya sendiri, seperti Bung Karno yang berani menantang dunia dengan kepala tegak, bangsa ini harus berani melahirkan kembali keberanian semacam itu merupakan kegilaan yang menegakkan keadilan, bukan menghancurkannya.
Bangsa ini sedang waras, tapi kehilangan arah. Barangkali yang kita butuhkan sekarang hanyalah satu orang yang benar-benar “gila” yaitu gila karena mencintai rakyatnya, bukan karena mabuk kuasa. Dan semoga, dari reruntuhan moral hari ini, akan lahir kembali seorang pemimpin yang cukup gila untuk menegakkan akal sehat bangsa ini.
Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)