Kementerian Desa

Menelisik Praktek Maladministrasi Pemutusan Kontrak TPP di Kementerian Desa

BERAWAL dari kebijakan Menteri Desa Yandri Susanto secara sepihak memutus kontrak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa dengan alasan yang sangat politis yaitu TPP Desa yang mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2024, tidak lagi diperpanjang kontraknya sebagai TPP Desa. Tentunya kebijakan Menteri desa tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Mengingat KPU dan Menteri desa sebelumnya telah…