ADA satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur di ruang publik, apakah bangsa ini sedang maju atau sekadar bergerak tanpa arah sambil mempertahankan ilusi kemajuan?
Sudah hampir tiga dekade sejak Reformasi menjanjikan demokrasi, supremasi sipil, dan pengakhiran kekuasaan yang menindas. Namun sejarah tidak selalu bergerak linier. Ia kadang berputar bahkan mundur, ketika nilai, institusi, dan moralitas kehilangan pijakan. Dalam kerangka inilah, muncul tesis bahwa Indonesia tengah memasuki fase yang bisa disebut sebagai “siklus reset peradaban”: fase ketika legitimasi moral kekuasaan menipis, kepercayaan publik retak, dan masyarakat dipaksa mengevaluasi ulang arah perjalanan bangsa.
Pandangan ini mungkin terdengar hiperbolik. Namun realitas sosial-politik memberi cukup alasan untuk merenung.
Demokrasi tanpa Kepercayaan
Secara prosedural, demokrasi Indonesia masih berjalan. Pemilu dilaksanakan, pemerintahan berganti, lembaga negara berdiri. Namun demokrasi tidak hanya soal prosedur; ia bertumpu pada trust, yakni kepercayaan publik. Ketika kepercayaan melemah, demokrasi berubah menjadi ritual administratif yang kehilangan makna substantif.
Pergantian kepemimpinan nasional pada 2024 membawa harapan baru, tetapi bagi sebagian kalangan, kebijakan yang muncul dinilai lebih mencerminkan kontinuitas daripada perubahan struktural. Persepsi publik tentang oligarki ekonomi-politik yang tetap dominan terus menjadi diskursus akademik dan media. Ini bukan sekadar retorika oposisi; banyak studi ekonomi politik menunjukkan konsentrasi kekayaan dan pengaruh bisnis terhadap kebijakan publik sebagai fenomena nyata dalam demokrasi berkembang.
Data ekonomi memberi gambaran ambivalen. Pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif stabil di kisaran lima persen. Proyeksi pertumbuhan 2025 bahkan berada di sekitar 5,45 persen pada kuartal akhir, meski tidak mencapai target awal pemerintah.
Namun pertumbuhan tidak otomatis berarti kesejahteraan merata. Jumlah kelas menengah, berdasarkan indikator vital stabilitas sosial dilaporkan menyusut menjadi sekitar 47,9 juta orang pada 2024, turun dari sekitar 60 juta pada 2018.
Fenomena ini mengindikasikan stagnasi mobilitas sosial. Ketika kelas menengah melemah, daya tahan ekonomi rumah tangga berkurang, dan legitimasi ekonomi negara ikut tergerus.
Di sisi lain, statistik resmi menunjukkan perbaikan dalam beberapa indikator. Jumlah penduduk miskin tercatat turun menjadi sekitar 23,85 juta orang pada Maret 2025, berkurang dari 24,06 juta pada September tahun sebelumnya.
Ini mengingatkan kita bahwa realitas sosial tidak hitam-putih, dimana ada kemajuan, tetapi juga paradoks struktural yang belum terselesaikan.
Dalam konteks seperti ini, krisis identitas nasional bukan sekadar isu filosofis. Ia menjadi pengalaman sosial sehari-hari, antara optimisme angka statistik dan kecemasan ekonomi riil di lapangan.
Negara, moralitas, dan sejarah siklus
Filsafat sejarah sejak Ibn Khaldun hingga Arnold Toynbee menekankan bahwa peradaban bergerak dalam siklus, mulai dari lahir, berkembang, jenuh, lalu bertransformasi. Keruntuhan bukan selalu kehancuran total; sering kali ia merupakan fase rekonstruksi nilai.
Indonesia sebagai bangsa tidak kebal terhadap dinamika ini. Pancasila sebagai dasar negara memuat ideal kemanusiaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Namun ketika praktik politik terasa jauh dari nilai tersebut, entah karena korupsi, ketimpangan, atau manipulasi kekuasaan muncul disonansi antara idealitas dan realitas.
Di sinilah narasi “reset” mendapatkan resonansi. Bukan sebagai takdir metafisik yang pasti, melainkan sebagai metafora untuk krisis legitimasi. Reset terjadi ketika masyarakat mulai mempertanyakan kembali kontrak sosial tentang apa arti negara, siapa yang dilayani, dan ke mana arah kolektif menuju.
Dalam sejarah Indonesia sendiri, momen reset pernah terjadi yaitu pada 1945 kelahiran negara, 1966 perubahan rezim dan pada 1998 terjadi Reformasi.
Setiap fase dipicu oleh krisis legitimasi kekuasaan. Maka pertanyaan hari ini bukan apakah reset akan terjadi, melainkan apakah bangsa ini mampu melakukan koreksi tanpa harus melalui trauma besar.
Satu elemen konstan dalam sejarah Indonesia adalah daya tahan rakyat kecil. Dari masa kolonial hingga era modern, kelompok ini tetap menjadi tulang punggung sosial sekaligus kelompok paling rentan.
Ada paradoks di sini, yaitu mereka sering menjadi korban kebijakan, namun juga menjadi sumber stabilitas nasional. Kesabaran, religiositas, dan solidaritas sosial menjadi modal budaya yang menjaga masyarakat tidak runtuh sepenuhnya.
Dalam perspektif spiritual, sebagaimana tercermin dalam tradisi keagamaan Nusantaray penderitaan tidak selalu dipandang sebagai kekalahan, melainkan ujian moral. Narasi ini memberi kekuatan psikologis kolektif, tetapi sekaligus berpotensi meninabobokan jika dijadikan alasan untuk menerima ketidakadilan struktural tanpa kritik.
Karena itu, keseimbangan diperlukan, antara kesabaran dan keberanian menuntut akuntabilitas.
Indonesia menatap satu simbol besar yaitu satu abad kemerdekaan pada 2045. Visi “Indonesia Emas” sering dikutip sebagai tujuan nasional. Namun visi tidak cukup berdiri di atas slogan. Ia membutuhkan reformasi institusional nyata, berupa penegakan hukum yang kredibel, pemerataan ekonomi, pendidikan berkualitas, dan kepemimpinan berintegritas.
Jika tidak, visi tersebut berisiko menjadi mitos politik modern, yaitu janji masa depan yang selalu ditunda.
Reset peradaban, jika dimaknai secara konstruktif, seharusnya bukan kehancuran, melainkan pembaruan etika publik. Negara tidak runtuh karena diserang musuh eksternal, tetapi karena kehilangan kepercayaan warganya. Sebaliknya, negara bangkit bukan hanya karena pertumbuhan ekonomi, tetapi karena legitimasi moral yang diperoleh dari keadilan nyata.
Antara Sinisme dan Harapan
Mudah untuk menjadi sinis terhadap arah bangsa. Namun sinisme tanpa refleksi hanya menghasilkan apatisme. Sebaliknya, optimisme buta mengabaikan kenyataan.
Indonesia berdiri di antara keduanya, yaitu tidak sepenuhnya gagal, tetapi belum sepenuhnya berhasil. Ia adalah proyek peradaban yang masih dalam pengerjaan.
Jika benar bangsa ini berada di ambang siklus perubahan, maka pertanyaannya bukan apakah alam atau sejarah akan melakukan seleksi, melainkan apakah warga dan pemimpinnya mampu melakukan koreksi sebelum seleksi itu dipaksakan oleh krisis.
Sejarah menunjukkan satu hal pasti: peradaban tidak dihancurkan oleh nasib, melainkan oleh pilihan dan dibangun kembali oleh pilihan yang berbeda.
Maka mungkin reset yang paling mendesak bukan pada struktur negara, melainkan pada kesadaran kolektif, tentang integritas, tanggung jawab, dan keberanian menjaga nilai kebangsaan.
Dan di sanalah masa depan Indonesia akan ditentukan, bukan oleh retorika kekuasaan, tetapi oleh kualitas moral peradabannya.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)