BANDA ACEH - Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mengungkapkan hasil kajian terbaru mengenai lonjakan penerbitan izin tambang emas di Aceh. Berdasarkan data publikasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh per Juni 2025, terdapat 64 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sektor mineral dan batubara yang aktif di Aceh dengan total luas wilayah mencapai 110.655 hektare. Dari jumlah itu, 13 merupakan IUP tambang emas dengan luas mencapai sekitar 24.045 hektare.
Direktur IDeAS, Munzami HS, menjelaskan bahwa izin-izin tambang emas tersebut tersebar di enam kabupaten, yakni Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Tengah, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Menurutnya, sebagian besar izin itu diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Tahun 2024 tercatat enam izin baru dan tahun 2025 dua izin tambahan. “Fenomenanya seperti ledakan sunyi. Di satu sisi, tambang rakyat ditertibkan, tapi di sisi lain izin baru untuk perusahaan terus bermunculan,” ujar Munzami, Kamis 9 Oktober 2025.
IDeAS mencatat, perusahaan pemegang IUP antara lain PT Aceh Jaya Alam Mineral (4.877 Ha), PT Draba Mineral Internasional (4.569 Ha), PT Magellanic Garuda Kencana (3.250 Ha), PT Abdya Mineral Prima (2.319 Ha), PT Selatan Aceh Emas (1.648 Ha), dan sejumlah perusahaan lainnya dengan luas bervariasi. Sebagian besar izin tersebut berlaku antara delapan hingga sepuluh tahun dan mencakup wilayah yang sebelumnya merupakan lokasi tambang rakyat.
“Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di publik. Jangan-jangan kebijakan penertiban tambang rakyat yang disebut ilegal justru menjadi pintu masuk bagi korporasi besar. Semoga tidak demikian,” tegas Munzami.
Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar penerbitan izin-izin baru tersebut, terutama di wilayah yang berdekatan dengan aktivitas tambang rakyat.
Melihat tren tersebut, IDeAS mendesak Pemerintah Aceh untuk memberlakukan kembali moratorium penerbitan IUP minerba sebagaimana pernah dilakukan pada masa Gubernur Zaini Abdullah dan Irwandi Yusuf antara tahun 2014 hingga 2018.
Menurut Munzami, moratorium diperlukan untuk mengevaluasi tata kelola tambang dan memastikan tidak ada penyalahgunaan izin di lapangan. “Kita butuh jeda untuk menata ulang sistem perizinan. Jangan sampai izin untuk bijih besi atau tembaga digunakan menambang emas, seperti yang pernah terjadi di masa lalu,” ujarnya.
IDeAS juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh memperkuat pengawasan terhadap aktivitas eksplorasi dan produksi 64 perusahaan pemegang IUP di Aceh. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan transparan agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan di kemudian hari.
Selain moratorium, IDeAS mendorong revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara agar disesuaikan dengan Undang-Undang Minerba terbaru, yakni UU Nomor 2 Tahun 2025. Revisi ini penting untuk mengakomodasi pengaturan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). “Negara harus hadir untuk menata, bukan menyingkirkan rakyat. Jika pemerintah serius menertibkan tambang ilegal, maka legalisasi tambang rakyat lewat WPR dan IPR harus menjadi prioritas,” kata Munzami.
Menurut IDeAS, penataan tambang rakyat di Aceh juga harus dibarengi dengan revisi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar sinkron dengan regulasi minerba nasional. Hal ini diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. “Kalau regulasinya tumpang tindih, rakyat lagi-lagi akan jadi korban,” tegas Munzami.
Munzami menegaskan, persoalan tambang di Aceh bukan sekadar tentang izin, melainkan tentang keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ribuan warga menggantungkan hidup dari tambang emas tradisional yang kini digolongkan sebagai aktivitas ilegal. “Kalau arah kebijakan ini tidak berubah, tambang emas Aceh bisa menjadi tambang konflik. Rakyat tersingkir, tanah rusak, dan kekayaan alam hanya berpindah tangan,” tutupnya.(DNQ)