Negara hukum tidak hanya diukur dari kemampuannya menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga dari kesanggupannya menaati hukum ketika menegakkan hukum. Di titik inilah ujian sesungguhnya bagi aparat penegak hukum. Ketika prosedur dikorbankan demi mengejar tujuan, hukum kehilangan legitimasi moralnya. Publik kemudian tidak lagi memperdebatkan siapa yang bersalah, melainkan mempertanyakan apakah negara sendiri masih patuh terhadap aturan yang dibuatnya.
Kontroversi penggerebekan sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali memunculkan pertanyaan mendasar mengenai profesionalisme penegakan hukum. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tindak pidana yang sedang didalami, tindakan penggeledahan dan penyitaan harus berdiri di atas fondasi hukum acara pidana yang kokoh. Tanpa itu, seluruh proses berpotensi dipandang sebagai *unlawful act* atau tindakan melawan hukum.
Dalam sistem hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur secara rinci mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Pasal 33 hingga Pasal 37 KUHAP menegaskan bahwa penggeledahan rumah pada prinsipnya harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang, seperti kondisi tertangkap tangan atau keadaan yang sangat mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara. Selain itu, penyidik wajib membawa surat perintah, menunjukkan identitas, menghadirkan saksi, melibatkan penghuni rumah atau keluarganya, serta membuat berita acara yang disampaikan kepada pihak yang digeledah.
Persyaratan tersebut bukanlah formalitas administratif. Ia merupakan instrumen perlindungan hak asasi warga negara sekaligus mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara. Hukum acara pidana dirancang bukan semata-mata untuk mempermudah penyidik, melainkan juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam praktik peradilan pidana modern, asas due process of law menjadi pilar utama. Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan yang membatasi hak seseorang hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang sah, transparan, dan dapat diuji. Pelanggaran terhadap prosedur tidak sekadar menjadi persoalan administrasi, tetapi dapat berdampak pada keabsahan alat bukti, bahkan membuka ruang bagi gugatan melalui mekanisme praperadilan.
Karena itu, apabila benar terdapat penggeledahan maupun penyitaan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sebagaimana diatur KUHAP, maka polemik yang muncul bukan lagi mengenai substansi dugaan korupsinya, melainkan mengenai kualitas profesionalisme aparat penegak hukum sendiri. Kepercayaan publik yang selama ini dibangun melalui agenda pemberantasan korupsi justru dapat tergerus akibat kesalahan prosedural.
Dalam teori hukum pidana, dikenal prinsip bahwa tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang melanggar hukum. Keberhasilan mengungkap dugaan korupsi tidak boleh ditempuh dengan mengabaikan prosedur yang telah ditentukan undang-undang. Negara hukum tidak mengenal konsep "melanggar hukum demi menegakkan hukum". Ketika aparat mulai memilih prosedur yang dianggap praktis daripada prosedur yang sah, saat itulah benih penyalahgunaan kewenangan mulai tumbuh.
Fenomena seperti ini sesungguhnya bukan pertama kali terjadi. Dalam beberapa perkara yang menjadi perhatian publik, tindakan penggeledahan maupun penangkapan aparat penegak hukum pernah dipersoalkan karena diduga tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan prosedur hukum acara. Kritik terhadap praktik-praktik semacam itu menunjukkan bahwa persoalan profesionalisme belum sepenuhnya selesai dibenahi.
Di sisi lain, pemberantasan korupsi memang menuntut langkah cepat. Kejahatan korupsi memiliki karakteristik yang kompleks, melibatkan penghilangan barang bukti, pencucian uang, hingga penggunaan aset atas nama pihak lain. Namun kompleksitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan prinsip legalitas. Justru dalam perkara besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, standar profesionalisme seharusnya semakin tinggi, bukan sebaliknya.
Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap tindakan penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Profesionalisme bukan hanya diukur dari banyaknya aset yang disita atau besarnya nilai kerugian negara yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum acara. Penegakan hukum yang taat prosedur akan menghasilkan putusan yang lebih kuat, mengurangi peluang gugatan praperadilan, sekaligus memperkuat legitimasi institusi.
Lebih jauh lagi, dinamika hubungan antarlembaga penegak hukum hendaknya tidak berkembang menjadi persepsi adanya rivalitas institusional. Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga penegak hukum lainnya berada dalam satu sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Setiap tindakan yang menimbulkan kesan saling mempertontonkan kekuasaan justru dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.
Pada akhirnya, negara hukum bukan dibangun oleh kerasnya tindakan aparat, melainkan oleh konsistensi mereka menaati aturan yang berlaku. Publik tentu mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Namun dukungan tersebut tidak berarti memberikan cek kosong kepada aparat untuk bertindak di luar koridor hukum.
Hukum yang ditegakkan dengan cara melanggar hukum hanya akan melahirkan paradoks. Negara memang mungkin memenangkan satu perkara, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting: kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang tersisa bukan lagi kewibawaan negara, melainkan sekadar kekuasaan.
Penulis : Sri Radjasa (Praktisi Intelijen)