BANDA ACEH - “Kita sedang duduk di atas emas biru, tapi sibuk menggali pasir,” ujar Masady Manggeng, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO) periode 2007–2009, dengan nada prihatin.
Yang dimaksud Masady adalah potensi besar dua komoditas laut bernilai tinggi yaitu sidat (Anguilla spp.) dan baramundi atau kakap putih (Lates calcarifer), dua nama yang jarang disebut dalam program perikanan Aceh, meski nilainya jauh melampaui ikan nila dan lele yang selama ini menjadi fokus pemerintah.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menunjukkan produksi nila hasil budidaya tahun 2022 mencapai 16.810 ton, dan pada 2023 masih 9.626 ton. “Angka itu memang besar, tapi kita harus jujur bahwa nilai ekonominya rendah,” kata Masady.
Harga nila di pasaran hanya berkisar Rp25–35 ribu per kilogram, sementara sidat ekspor bisa menembus Rp200-400 ribu per kilogram, dan baramundi di pasar premium stabil di Rp70-120 ribu per kilogram.
Penelitian Universitas Malikussaleh menemukan populasi sidat melimpah di sungai-sungai pesisir Aceh Utara, terutama pada fase glass eel, fase yang menjadi kunci dalam rantai budidaya. Sementara itu, program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyalurkan benih kakap putih ke Simeulue, Aceh Timur, dan Aceh Barat Daya. Bahkan sejumlah kelompok di Aceh Singkil dan Aceh Utara sudah berhasil membesarkan baramundi hingga ukuran konsumsi.
“Semua bahan sudah ada mulai dari habitat, benih, pasar, dan minat masyarakat. Tapi yang belum hadir adalah keberanian pemerintah daerah untuk memimpin,” ujar Masady.
Ia menilai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh hingga Kabupaten/Kota masih terjebak pada pola lama yakni program yang monoton dan minim inovasi. “Kita seperti berputar di tempat, membudidayakan yang cepat panen tapi tak memberi nilai tambah,” ucapnya.
Menurutnya, tanpa pembinaan teknis, dukungan manajemen kualitas air, dan akses pasar, pembudidaya sidat dan baramundi akan terus berjalan sendiri tanpa arah.
Kepmen KP No.118/2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat bahkan sudah menegaskan pentingnya pengelolaan berkelanjutan, termasuk habitat-habitat alami di Aceh. “Aturan sudah ada, tapi kebijakan daerah belum bergerak. Ini kehilangan kesempatan,” tegas Masady.
Ia mengingatkan, pengembangan sidat dan baramundi bukan sekadar urusan ekonomi. Sektor ini bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir dan pedalaman dari penangkapan benih, pendederan, pembesaran hingga pengolahan. “Aceh punya banyak pemuda menganggur. Mengapa tidak diarahkan ke sektor ini yang lebih berkelanjutan dan bernilai ekspor?” katanya.
Dengan alam yang mendukung, pasar yang terbuka, dan dasar regulasi yang kuat, Masady yakin Aceh bisa menjadi sentra sidat dan baramundi terbesar di Indonesia, bahkan Asia. Namun, peluang itu hanya akan menjadi kenyataan bila pemerintah berani berpaling dari kebiasaan lama. “Sudah saatnya Aceh berhenti bermimpi soal potensi, dan mulai membangunkan emas birunya sendiri,” tutupnya.(RIL)