Kekuasaan, dalam praktiknya, jarang bekerja secara telanjang. Ia selalu diselubungi oleh lapisan-lapisan pengaruh yang tidak kasatmata, dengan jejaring loyalitas, akses terbatas, dan perantara kepentingan. Di Indonesia, pola ini bukan sekadar anomali, melainkan bagian dari tradisi politik yang belum sepenuhnya beranjak dari bayang-bayang feodalisme. Di titik inilah sosok king maker menemukan habitatnya.
Dalam sistem presidensial yang ideal, presiden adalah pusat otoritas tunggal, dengan mekanisme checks and balances yang jelas. Namun realitas sering berkata lain. Akses terhadap presiden tidak pernah sepenuhnya terbuka. Selalu ada “penjaga gerbang” yang menyaring informasi, mengatur pertemuan, dan pada akhirnya ikut menentukan arah keputusan. Dalam literatur intelijen politik, posisi ini dikenal sebagai gatekeeper, yaitu aktor yang mengendalikan arus masuk dan keluar kekuasaan.
Masalah muncul ketika fungsi tersebut berkembang menjadi akumulasi kekuasaan yang tak terkontrol. King maker tidak lagi sekadar penghubung, melainkan menjelma menjadi pusat pengaruh alternatif. Ia bekerja di ruang gelap, tetapi dampaknya terasa terang benderang. Di sinilah patologi kekuasaan mulai terbentuk, ketika otoritas formal perlahan tergerus oleh kekuasaan informal.
Sejarah Indonesia pernah mencatat fase ketika aktor-aktor di lingkar dalam memiliki pengaruh yang melampaui batas kewenangannya. Mereka tidak hanya mengatur akses, tetapi juga memainkan peran dalam konfigurasi politik dan ekonomi nasional. Pola itu kini seakan berulang, dengan wajah yang lebih modern dan instrumen yang lebih canggih.
Dalam lanskap kekuasaan mutakhir, king maker tidak berhenti pada pengelolaan akses politik. Ia merambah ke sektor ekonomi strategis, termasuk entitas negara yang seharusnya dikelola secara profesional. Indikasi intervensi dalam penempatan jabatan dan pengambilan keputusan bisnis menunjukkan gejala state capture, dimana ketika sumber daya negara dikooptasi oleh kepentingan kelompok tertentu.
Di ruang publik, pengaruh itu tampil dalam bentuk yang lebih subtil namun masif, dengan pengendalian narasi. Buzzer politik dan influencer digerakkan untuk membangun citra, sekaligus menyerang pihak-pihak yang dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan. Kritik tidak lagi dipandang sebagai vitamin demokrasi, melainkan sebagai ancaman yang harus diredam. Akibatnya, ruang publik dipenuhi oleh kebisingan, bukan percakapan rasional.
Lebih jauh lagi, ketika instrumen hukum mulai digunakan untuk menekan kelompok yang tidak sejalan, maka kita memasuki fase yang lebih berbahaya. Hukum kehilangan netralitasnya dan berubah menjadi alat kekuasaan. Dalam kajian intelijen, ini disebut sebagai weaponization of law, yakni praktik yang merusak fondasi negara hukum.
Akumulasi dari semua ini mengarah pada satu risiko serius, yakni lahirnya dualisme otoritas. Presiden sebagai pemegang mandat konstitusional tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuasaan. Di sampingnya, tumbuh kekuatan lain yang tidak memiliki legitimasi formal, tetapi memiliki pengaruh nyata. Inilah yang kerap disebut sebagai fenomena “dua matahari” dalam satu langit kekuasaan.
Dualisme otoritas bukan sekadar persoalan etik, melainkan ancaman struktural. Ia menciptakan distorsi dalam pengambilan keputusan, memperbesar potensi konflik internal, dan melemahkan efektivitas pemerintahan. Dalam situasi seperti ini, keputusan tidak lagi didasarkan pada kepentingan publik, melainkan pada tarik-menarik kepentingan di lingkar dalam.
Sejarah telah memberi peringatan yang cukup jelas. Kekuasaan yang tampak kokoh bisa runtuh bukan karena tekanan dari luar, tetapi karena retakan dari dalam. Loyalitas yang dibangun di atas kepentingan pragmatis tidak akan bertahan lama. Ketika pusat kekuasaan melemah, mereka yang sebelumnya berada di lingkar dalam bisa berubah menjadi faktor destabilitas.
Di sinilah ironi itu muncul. King maker yang awalnya berfungsi sebagai penguat kekuasaan, justru berpotensi menjadi trouble maker yang menggerogoti dari dalam. Ia bukan lagi penjaga stabilitas, melainkan sumber instabilitas itu sendiri.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang sesungguhnya mengendalikan kekuasaan. Tanpa pengendalian yang tegas terhadap aktor-aktor informal di lingkar dalam, kekuasaan akan terus mengalami distorsi, dan presiden berisiko kehilangan kendali atas pemerintahannya sendiri.
Dalam politik, ancaman terbesar sering kali tidak datang dari oposisi yang terlihat, melainkan dari bayang-bayang yang terlalu dekat dengan pusat cahaya.
Penulis: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)