LHOKSEUMAWE_ Sejumlah civitas akademika Malikussaleh melakukan pembacaan maklumat tentang penyelamatan reformasi dan demokrasi nasional, di kompleks bukit indah, kampus Universitas Malikussaleh, Senin, 5 Februari 2024.
Kamaruddin Hasan, koordinator deklarasi dalam keterangannya menegaskan, kondisi nasional menjelang Pemilu 2024 menunjukkan ada ketegangan yang akut.
"Hal ini disebabkan proses menuju Pemilu 2024 ini yang akan menjadi sejarah pemilihan serentak terbesar. yang dilaksanakan satu hari yang dalam prosesnya ternyata dilalui dengan berbagai masalah di antaranya; pelanggaran etik, hukum, dan moral politik." Tegas Kamaruddin.
Hal ini bermuara persoalan dari keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bahwa putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengandung permasalahan prosedural etik akut dan memutuskan ketua MK yang memuluskan putusan itu dengan sanksi pemberhentian sebagai ketua MK.
Proses Pemilu 2024 menjadi masalah bagi integritas bangsa. Praktik kampanye dan politik menjelang hari H, 14 Februari 2024 dipenuhi perasaan yang tidak melegakan.
"Ada banyak pelanggaran terjadi selama kampanye Pemilu yang tidak kunjung dieksekusi, baik oleh KPU dan juga Bawaslu." Tutur Kamaruddin.
Atas dasar itulah, kami para akademisi Universitas Malikussaleh ikut menyatakan keprihatinan atas keberlangsungan politik bangsa ini.
Pihaknya mengharapkan TNI/Polri tetap setia pada NKRI dan menjunjung tinggi kehormatan negara dan bangsa dengan menjaga sekuat mungkin keamanan dan pertahanan nasional.
"Hal ini sesuai dengan sumpah Jabatan Pegawai Polisi dan Sumpah Prajurit Sapta Marga sebagai patriot dan pembela ideologi negara." Jelasnya.
Sesuai dengan harapan KPU menjadikan "Pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa dan tagline bawaslu "menegakkan keadilan Pemilu".
Lanjutnya, mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Aceh, untuk menjaga kondusivitas, dengan terus menyerukan semangat penyelamatan reformasi dan demokrasi yang telah menjadi cita-cita para reformasi 1998.
Cita-cita reformasi terlalu mahal untuk digadaikan demi kepentingan pragmatis Pemilu 2024.
"Jangan lagi mundur ke belakang dan perkuat sendi kebangsaan dengan nilai-nilai demokrasi yang kita gali dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945."tutup Ksmaruddin. (Reski)