ACEH SINGKIL- Dinas Sosial Aceh memberikan pembekalan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Aceh Singkil sebagai pendamping Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Informasi itu disampaikan Project Leader Program UEP, Dr. Muslem Yacob, S.Ag., M.Pd., melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Senin, 20 Oktober 2025.
Dalam kegiatan berlangsung di Kantor Dinas Sosial Aceh Singkil, Kamis pekan lalu, dan menjadi langkah lanjutan setelah peluncuran resmi program UEP di kabupaten tersebut.
Pembekalan ini dihadiri Plh Kepala Dinas Sosial Aceh, Zulkarnain, SKM, M.Kes, Kabid PFM Mahdani Mukhtar, serta jajaran Dinas Sosial Aceh Singkil. Pemerintah Aceh menargetkan, program UEP tidak berhenti sebagai penyaluran bantuan sosial semata, melainkan berubah menjadi motor usaha produktif di tingkat akar rumput. “Keberhasilan UEP tidak cukup diukur dari bantuan yang dibagi, tetapi dari usaha warga yang tumbuh dan bertahan,” kata Zulkarnain dalam pernyataan tertulis yang sama.
Dalam rencana besar UEP, TKSK menjadi garda terdepan. Mereka dituntut tidak hanya memverifikasi data dan mengawasi penggunaan bantuan, tetapi juga memotivasi, mendampingi, dan memetakan potensi ekonomi lokal. Dr. Muslem Yacob menegaskan, pendekatan baru ini dirancang untuk mengubah pola bantuan konsumtif menjadi produktif. “Pendamping harus menjadi motor perubahan. Mereka bukan sekadar mencatat laporan, tapi menggerakkan warga agar mandiri,” ujarnya.
Dinas Sosial Aceh juga memperkenalkan sistem pelaporan digital untuk mempercepat supervisi antara provinsi dan kabupaten. Dalam forum pembekalan, para TKSK menyoroti tantangan lapangan, mulai dari literasi usaha masyarakat yang masih rendah hingga perlunya pelatihan lanjutan pascabantuan. Pemerintah Aceh mengklaim akan merespons kebutuhan tersebut secara bertahap.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan komitmen pendamping untuk mengawal program hingga ke tingkat penerima manfaat. Pemerintah menargetkan, UEP dapat melahirkan pelaku usaha mikro baru di Aceh Singkil dan menjadi model pemberdayaan di kabupaten lain. TKSK menyatakan siap menjalankan mandat tersebut. “Ini bukan sekadar program, tetapi tanggung jawab sosial,” ujar salah satu peserta.(RIL)