Dunia sedang kehilangan jangkar kepastiannya. Perang berkepanjangan, rivalitas teknologi, fragmentasi perdagangan, dan pertarungan mata uang membentuk lanskap yang oleh Ian Bremmer disebut sebagai “resesi geopolitik”. Kerja sama global melemah, sementara nasionalisme mengeras. Di tengah pusaran itu, kembalinya Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 bukan sekadar pergantian kekuasaan. Ia adalah deklarasi bahwa Amerika kembali menutup pintu multilateralisme dan membuka lebar politik kepentingan.
“America First 2.0” bukan slogan usang yang dipoles ulang. Ia tampil lebih tegas, lebih proteksionis, dan lebih transaksional. Tarif dijadikan senjata. Industri domestik dipagari. Sekutu dipaksa membayar ongkos keamanan lebih mahal. Dalam logika ini, hubungan internasional tidak lagi dibangun atas dasar norma, melainkan kalkulasi laba-rugi. Siapa menguntungkan, dirangkul. Siapa dianggap mengganggu kepentingan vital, terutama dominasi dolar dan supremasi teknologi akan ditekan.
Tekanan terhadap anggota NATO, negosiasi keras dengan Jepang dan Korea Selatan, serta konsolidasi strategi Indo-Pasifik untuk membendung China memperlihatkan satu pola, bahwa Amerika sedang menata ulang orbit kekuasaannya. Bahkan manuver keras terhadap rezim seperti Nicolás Maduro dan polemik seputar Greenland mengirim pesan simbolik bahwa kepentingan nasional akan dijaga dengan segala instrumen.
Pertanyaannya, bagaimana Indonesia membaca gelombang ini?
Presiden Prabowo Subianto memimpin di era ketika dunia tak lagi memberi ruang nyaman bagi negara menengah. Setiap langkah diplomasi akan ditafsirkan dalam spektrum rivalitas global. Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS pada Januari 2025, misalnya, segera ditempatkan dalam bingkai kompetisi sistemik Amerika-China. Wacana dedolarisasi yang mengemuka di dalam BRICS tentu bukan isu remeh bagi Washington, karena menyentuh jantung hegemoni finansialnya.
Di sini letak ujian kecermatan. Politik luar negeri bebas-aktif memberi legitimasi untuk bermitra dengan siapa pun tanpa terikat blok kekuatan. Namun bebas-aktif tidak identik dengan bebas konsekuensi. Dalam era “America First 2.0”, kebijakan ekonomi dapat menjelma menjadi alat tekanan politik. Tarif, hambatan perdagangan, bahkan pembatasan investasi bisa menjadi pesan diplomatik yang keras.
Indonesia tentu tidak boleh menjadi “killing ground” rivalitas Barat dan Timur. Tetapi untuk menghindarinya, diperlukan fondasi domestik yang kokoh. Tanpa daya saing industri, tanpa hilirisasi yang matang, tanpa ketahanan pangan dan energi, diplomasi hanya akan menjadi retorika. Nasionalisme ekonomi tidak bisa berhenti pada slogan kedaulatan; ia harus hadir dalam angka pertumbuhan, ekspor bernilai tambah, dan stabilitas rupiah.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika kebijakan luar negeri terkesan reaktif, bergerak karena tekanan, bukan karena perencanaan strategis. Dalam dunia yang semakin transaksional, pembacaan intelijen atas kepentingan vital Amerika menjadi krusial. Dominasi dolar, keamanan teknologi, dan kontrol rantai pasok adalah garis merah yang tak mudah dinegosiasikan. Mengabaikannya sama saja menutup mata terhadap risiko.
Prabowo menghadapi dilema klasik, yaitu menjaga akses ekonomi ke Amerika Serikat sebagai kekuatan utama, sembari memperluas ruang manuver di tengah multipolaritas. Di satu sisi, diversifikasi mitra seperti melalui BRICS dapat memperkuat posisi tawar. Di sisi lain, persepsi global atas langkah tersebut dapat memicu gesekan yang tak perlu jika tidak dikelola dengan komunikasi strategis yang presisi.
Sejarah menunjukkan, negara menengah yang gagal membaca pergeseran kekuatan besar sering kali menjadi korban arus. Sebaliknya, mereka yang mampu menjaga keseimbangan dengan visi jangka panjang akan keluar sebagai pemenang senyap. Bebas-aktif bukan sekadar warisan diplomatik era Perang Dingin. Ia harus ditransformasikan menjadi strategi cerdas, yakni fleksibel dalam taktik, tegas dalam prinsip, dan berbasis kepentingan nasional yang terukur.
Gelombang “America First 2.0” adalah realitas yang tak bisa dihindari. Namun Indonesia tidak boleh kehilangan kompasnya. Di tengah resesi geopolitik yang kian dalam, pertaruhan sesungguhnya bukan pada kedekatan dengan Washington atau Beijing, melainkan pada kemampuan menjaga otonomi strategis. Dan di sanalah nyali kepemimpinan Prabowo benar-benar diuji.
Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)