BANDA ACEH– Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh kembali menjadi sorotan. Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana Otsus dan pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Desakan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung efektivitas dana Otsus yang tiap tahun dikucurkan ke Aceh namun belum memberi hasil signifikan bagi rakyat.
“Sejak 2008, lebih dari Rp100 triliun dana Otsus masuk ke Aceh. Tapi sampai sekarang, Aceh masih provinsi termiskin di Sumatra. Ini bukti gagalnya tata kelola, bukan karena kurang dana,” ujar Mahmud dalam siaran pers, Kamis, 4 September 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Aceh turun dari 14,23 persen pada Maret 2024 menjadi 12,33 persen pada Maret 2025. Meski demikian, jumlah penduduk miskin masih tertinggi di Sumatra, setara 704.690 jiwa. “Dengan anggaran sebesar itu, mestinya penurunan lebih tajam,” kata Mahmud.
Menurutnya, lemahnya tata kelola anggaran tercermin dari langkah KPK yang menyurati 24 kepala daerah di Aceh untuk meminta data proyek strategis, daftar pokir DPRD, serta hibah dan bantuan sosial. “Itu sinyal kuat ada potensi penyimpangan. Pokir seharusnya menjawab kebutuhan rakyat di dapil, bukan jadi bancakan politik,” tegasnya.
Mahmud mengungkapkan adanya alokasi pokir untuk proyek di luar daerah pemilihan pengusul. Bahkan ada pembangunan fasilitas yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti gedung minim aktivitas atau sarana yang akhirnya terbengkalai.
Ia mengingatkan bahwa praktik penyalahgunaan dana publik bukan hal baru di Aceh. Skandal beasiswa 2017–2018 senilai Rp349 miliar, misalnya, telah merugikan negara Rp22,3 miliar dan menyeret sejumlah anggota DPRA serta pejabat eksekutif. Dana yang seharusnya untuk mahasiswa miskin justru diselewengkan.
Kasus serupa juga terjadi pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Dari Rp650 miliar dana reintegrasi pascaperdamaian sejak 2005, banyak tak jelas peruntukannya. BPK menemukan indikasi penyimpangan puluhan miliar rupiah, mulai dari rumah untuk eks kombatan yang mangkrak hingga program usaha fiktif.
Indikasi baru, kata Mahmud, muncul pada pokir 2023–2024. Beberapa hibah diduga dialokasikan ke kelompok fiktif, termasuk kasus pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah untuk korban konflik yang menghabiskan Rp15,7 miliar. “Kalau pola ini dibiarkan, dana publik hanya jadi alat kepentingan elite,” ujarnya.
Selain korupsi, Mahmud menyoroti masalah pembangunan manusia yang stagnan. Angka stunting masih tinggi, sementara kualitas pendidikan belum membaik meski anggaran besar digelontorkan. “Otsus seharusnya menurunkan kemiskinan, memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan. Faktanya, uang habis, rakyat tetap susah,” katanya.
Ia menegaskan, masa depan Otsus tidak ditentukan oleh besar kecilnya transfer dana dari pusat, melainkan oleh integritas pengelolaan di daerah. Karena itu, Alamp Aksi mendesak KPK turun tangan dengan audit forensik atas pokir DPRA minimal 2 tahun terakhir.
“Otsus adalah uang perdamaian yang mestinya dirasakan rakyat, bukan segelintir elite. KPK harus benar-benar membongkar penyimpangan yang terjadi,” tegasnya.(RIL)