BANDA ACEH - Di tengah upaya pemulihan pascabanjir bandang yang melanda 18 kabupaten/kota pada 26 November 2025, Pemerintah Aceh tercatat menerbitkan 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sepanjang tahun lalu. Total luas konsesi dari izin-izin tersebut mencapai 44.585 hektare.
Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami HS, mengatakan angka tersebut merupakan rekor tertinggi penerbitan izin tambang dalam satu tahun di Aceh. Data itu diperoleh pihaknya dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh.
“Dalam situasi Aceh yang baru saja mengalami bencana besar dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp 153 triliun sebagaimana tertuang dalam dokumen R3P Pemerintah Aceh, lonjakan izin tambang ini patut menjadi perhatian serius,” kata Munzami dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Februari 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun IDeAS, delapan IUP terbit pada Januari 2025 saat masa Penjabat Gubernur Safrizal. Sementara 12 izin lainnya terbit pada Oktober dan November 2025, di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf.
Enam IUP yang terbit pada November 2025 masing-masing diberikan kepada PT Mineral Mega Sentosa (emas, 739 hektare di Aceh Selatan), PT Sumber Berkah Energi (emas, 1.568 hektare di Aceh Jaya), PT Hikmah Beutong Raya (emas, 595 hektare di Nagan Raya), PT Qasas Sabang Berjaya untuk dua izin kuarsit seluas 1.823 hektare dan 3.888 hektare di Aceh Jaya, serta PT Berkat Mandiri Persada (kuarsit, 904 hektare di Aceh Jaya).
Pada Oktober 2025, izin terbit untuk PT Surya Bara Mentari (batubara, 4.327 hektare di Aceh Barat), PT Kinston Abadi Mineral (bijih besi, 4.251 hektare di Aceh Selatan), PT Bumi Mulya Energi (emas, 1.787 hektare di Aceh Jaya), PT Aurum Indo Mineral (emas, 1.538 hektare di Aceh Selatan), PT Kinston Abadi Energi (bijih besi, 596 hektare di Aceh Selatan), dan PT Tunas Mandiri Persada (emas, 33 hektare di Aceh Selatan).
Adapun delapan IUP yang terbit pada Januari 2025 masing-masing diberikan kepada PT Aceh Jaya Baru Utama (emas, 2.362 hektare di Aceh Jaya), PT Abdya Mineral Utama (emas, 2.319 hektare di Aceh Barat Daya), PT Sumber Energi S (batubara, 4.876 hektare di Aceh Singkil), PT Karya Budidaya Nusantara (batubara, 4.792 hektare di Aceh Singkil), PT Bravo Energi Sentosa (batubara, 3.349 hektare di Aceh Singkil), PT Onetama Kencana Energi (batubara, 4.418 hektare di Aceh Singkil), PT Adikara Reksa Mitra (bijih besi, 230 hektare di Aceh Besar), serta PT Rain Tambang Bersaudara (tembaga, 190 hektare di Aceh Besar).
Memasuki 2026, pada 13 Januari kembali terbit IUP tembaga untuk PT Alam Cempaka Wangi seluas 1.820 hektare di Nagan Raya. Dengan tambahan tersebut, dalam kurun awal pemerintahan Muzakir Manaf tercatat sedikitnya 13 izin tambang baru diterbitkan.
Munzami menilai ekspansi izin tambang di tengah meningkatnya kerentanan ekologis Aceh perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menyebut aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal, berkontribusi terhadap degradasi lingkungan, terutama di kawasan hulu dan daerah tangkapan air.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberi perhatian terhadap penerbitan izin tersebut. Menurut Munzami, Presiden sebelumnya menyampaikan dalam rapat kabinet bahwa sepanjang 2025 tidak ada izin tambang baru yang diterbitkan secara nasional.
Selain itu, IDeAS mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), serta instansi terkait melakukan penelusuran terhadap proses penerbitan 20 IUP tersebut. Ia juga meminta DPR Aceh, khususnya Panitia Khusus Minerba, memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan sektor pertambangan.
“Pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan. Jangan sampai masyarakat hanya menanggung risiko ekologis, sementara manfaat ekonominya tidak dirasakan secara adil,” kata Munzami.(RIL)