Home » Aceh » Sudah Berikan Somasi, PT IMP Ancam Laporkan KPPA ke Pihak Berwajib !

Sudah Berikan Somasi, PT IMP Ancam Laporkan KPPA ke Pihak Berwajib ! 

ACEH BARAT_ Perusahaan Perseroan Terbatas Indoasia Mineral Persada (PT IMP) sudah memberikan somasi kepada Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) di Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, Jumat, 28 Juni 2024.

Berdasarkan nomor surat 023/L/SOMASI/IMP/III/2024 perihal Somasi kepada M. Mulia Ibrahim. H Ketua Koperasi Putra Putri Aceh, yang diserahkan pada 18 Maret 2024 oleh Zakaria Muda, S.H., CPM., selaku Legal Corporate PT. Indoasia Mineral Persada bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. Indoasia Mineral Persada Bapak Agus Subiyakto.

Hal itu berkaitan dengan perjanjian kerja sama operasi KPPA sebagai pemilik IUP OP pertambangan di areal dengan PT. IMP selaku penyelenggara atau pelaksana penambangan.

Dalam surat itu disebutkan bahwa perjanjian No. 001/PKS/KPPA-IMP/VIII/2023, yang ditanda tangani pada Tanggal 30 Agustus 2023 adalah Kerja Sama Operasi (KSO) antara KPPA dan PT IMP bersifat eklusif.

Dikatakan Zakaria dalam surat tersebut membahas KPPA membuat perjanjian lagi dengan pengusaha lain atas nama Bapak Joni (Domisili Medan) pada bulan September 2023, di areal yang sama dengan areal yang diberikan kepada PT. IMP.

“Sesuai kesepakatan dalam perjanjian KSO dengan KPPA adalah perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi terhadap kesepakan bersama,”ungkap Zakaria dalam isi surat tersebut.

Pada awalnya sesuai perjanjian luas lahan yang sudah diberikan dan sepakati oleh KPPA kepada PT. Indonesia Mineral tidak akan diberikan kapada pihak lain sesuai Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama Ekslusif No. 001/PKS/KPPA-IMP/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.

“Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami melakukan somasi kepada saudara, agar pihak KPPA tidak merugikan pihak PT. IMP. Oleh karena areal penambangan yang ada di Sungai (sesuai IUP OP) diberikan juga kepada pengusaha lainnya,”ujar Zakaria.

Zakaria meminta areal baru yang lebih kecil di aliran Sungai Mas seluas 40 Hektar, sehingga DP (Down Payment) yang harus dibayarkan kepada KPPA oleh PT IMP berbanding lurus sesuai dengan areal yang diberikan yaitu Rp 123.000.000 juta dan sudah dibayar DP kepada KPPA sebanyak Rp120.000.000 juta.

“Apabila saudara masih melanggar ketentuan dari isi perjanjian kerja sama eksklusif nomor 001/PKS/KPPA-IMP/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2023, maka kami akan melaporkan, baik secara pidana maupun perdata kepada pihak yang berwajib dalam waktu 7 x 24 Jam sejak surat ini diterbitkan,”tutup Zakaria.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…