ACEH BARAT_ Perusahaan Perseroan Terbatas Indoasia Mineral Persada (PT IMP) sudah memberikan somasi kepada Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) di Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, Jumat, 28 Juni 2024.
Berdasarkan nomor surat 023/L/SOMASI/IMP/III/2024 perihal Somasi kepada M. Mulia Ibrahim. H Ketua Koperasi Putra Putri Aceh, yang diserahkan pada 18 Maret 2024 oleh Zakaria Muda, S.H., CPM., selaku Legal Corporate PT. Indoasia Mineral Persada bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. Indoasia Mineral Persada Bapak Agus Subiyakto.
Hal itu berkaitan dengan perjanjian kerja sama operasi KPPA sebagai pemilik IUP OP pertambangan di areal dengan PT. IMP selaku penyelenggara atau pelaksana penambangan.
Dalam surat itu disebutkan bahwa perjanjian No. 001/PKS/KPPA-IMP/VIII/2023, yang ditanda tangani pada Tanggal 30 Agustus 2023 adalah Kerja Sama Operasi (KSO) antara KPPA dan PT IMP bersifat eklusif.
Dikatakan Zakaria dalam surat tersebut membahas KPPA membuat perjanjian lagi dengan pengusaha lain atas nama Bapak Joni (Domisili Medan) pada bulan September 2023, di areal yang sama dengan areal yang diberikan kepada PT. IMP.
“Sesuai kesepakatan dalam perjanjian KSO dengan KPPA adalah perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi terhadap kesepakan bersama,”ungkap Zakaria dalam isi surat tersebut.
Pada awalnya sesuai perjanjian luas lahan yang sudah diberikan dan sepakati oleh KPPA kepada PT. Indonesia Mineral tidak akan diberikan kapada pihak lain sesuai Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama Ekslusif No. 001/PKS/KPPA-IMP/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.
“Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami melakukan somasi kepada saudara, agar pihak KPPA tidak merugikan pihak PT. IMP. Oleh karena areal penambangan yang ada di Sungai (sesuai IUP OP) diberikan juga kepada pengusaha lainnya,”ujar Zakaria.
Zakaria meminta areal baru yang lebih kecil di aliran Sungai Mas seluas 40 Hektar, sehingga DP (Down Payment) yang harus dibayarkan kepada KPPA oleh PT IMP berbanding lurus sesuai dengan areal yang diberikan yaitu Rp 123.000.000 juta dan sudah dibayar DP kepada KPPA sebanyak Rp120.000.000 juta.
“Apabila saudara masih melanggar ketentuan dari isi perjanjian kerja sama eksklusif nomor 001/PKS/KPPA-IMP/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2023, maka kami akan melaporkan, baik secara pidana maupun perdata kepada pihak yang berwajib dalam waktu 7 x 24 Jam sejak surat ini diterbitkan,”tutup Zakaria.||Alfianpasee







