Opini oleh : Dahlia
– Program Makan Bergizi Gratis
Adanya kebijakan baru yang ditetapkan oleh Presiden yaitu pak Prabowo Subianto yang resmi diterapkan pada 6 Januari 2025, program makan bergizi atau yang biasa disingkat dengan MBG, dengan target penerima sekitar 600 ribu penerima. Namun Menteri Koordinator Bidang Pangan memprediksi besaran anggaran yang tidak cukup sekitar 100 triliun, sehingga hal ini membuat pemerintah pada akhirnya memangkas anggaran kementrian/lembaga atau langkah tersebut adalah bentuk efisiensi anggaran.
Selain permasalahan anggaran, program MBG ini juga mengenai aspek tata kelola, kurangnya keterlibatan masyarakat sipil, kurangnya transparansi pemerintah terhadap masyarakat, dan sebagainya.
– Keefektifan Program Makan Bergizi Gratis
Minimnya regulasi program MBG dapat mengakibatkan lemahnya struktur tata kelola pemerintahan. Bahkan pemerintah daerah pun belum siap dalam pelaksanaan MBG ini, adanya permasalahan belum tersedianya petunjuk teknis operasional MBG. Minimnya ketrlibatan pemerintah daerah ini juga dianggap sebagai salah satu ketidaksiapan program.
Berdasarkan beberapa pendapat dari panel ahli menunjukkan bahwa program MBG ini, belum dilakukan secara menyeluruh dan kurangnya efektifitas, seperti tidak terbukanya akses mengenai penilaian dampak awal dan analisis biaya manfaat sehingga kurangnya keterbukaan yang menyebabkan dampak terhadap gagalnya program MBG tahun 2025 ini, selain itu juga tidak adanya transparansi informasi mengenai harga dari program MBG ini, minimnya keterlibatan masyarakat sipil, termasuk masyarakat lokal.
Program yang menjadi prioritas utama ini dinilai tidak memberikan dampak yang signifikan, selain merusak sistem tatanan karena dianggap membuang-buang anggaran kepada hal yang kurang penting.
Dengan mengesampingkan pendidikan dan kesehatan, selain itu mengutamakan program MBG hal ini menuai kontroversi dari berbagai pihak, seharusnya pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan oleh semua elemen masyarakat.
– Dampak terhadap Masyarakat dan Negara
Setelah adanya program prabowo-gibran ini terkait MBG, membuat pemerintah pada akhirnya mengambil langkah yang sedikit merugikan masyarakat luas, yaitu efisinesi anggaran yang telah dikeluarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yaitu dengan melakukan efisiensi belanja negara dengan menghemat sekitar 306 triliun. Dan beberapa kementrian yang terdapat dengan melakukan pemangkasan anggaran.
Program MBG ini memiliki dampak yang membuat masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah dan kelas bawah terkena dampak buruk, walaupun sudah adanya dampak buruk, pemerintah tidak bisa menghindari karena program ini merupakan janji kampanye pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo pada tahun 2025 ini senilai 800 triliun, pemerintah juga menghabiskan anggaran untuk program yang dinilai tidak terlalu penting, program MBG ini dinilai tidak semua masyarakat membutuhkannya, seharusnya pemerintah bisa lebih kritis dalam memberikan suatu kebijakan.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala








