Home » Hukum » SPMA Subulussalam Minta Pemerintah Aceh Cabut Izin Tambang PT. Estamo Mandiri

SPMA Subulussalam Minta Pemerintah Aceh Cabut Izin Tambang PT. Estamo Mandiri 

IMG_20210828_140927

SUBULUSSALAM_ Kehadiran sejumlah investor di Kota Subulussalam ternyata tidak memberikan dampak yang besar terhadap pendapatan asli daerah dan juga peluang kerja bagi masyarakat lokal, salah satunya adalah PT. Estamo Mandiri yang berada di Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. 

Perusahaan yang bergerak di bidang bijih besi itu sejak terbit izin IUP pada tahun 2011 lalu diduga belum juga melakukan kegiatan produksi hingga sekarang. Padahal pemerintah Kota Subulussalam sudah mengeluarkan izin sesuai dengan Keputusan Walikota Subulussalam dengan nomor 188.45/084 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) ekplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi.

Hal itu disampaikan Ketua Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA) Muzir Maha, Rabu, 6 Juni 2024.

Padahal, kata Muzir pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada para investor untuk berinvestasi dengan harapan terbukanya lapangan pekerjaan dan juga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. Namun setelah 13 tahun terbitnya izin, Muzir menduga hingga kini PT Estamo Mandiri juga belum melakukan kegiatan produksi atau aktivitas dalam mengusahakan IUP nya.

“Ini terkesan PT. Estamo Mandiri seperti perusahaan abal – abal yang tak memiliki modal, kalo mereka tak sanggup alihkan saja ke perusahaan yang mampu dan punya komitmen sehingga bisa memberikan efek positif kepada masyarakat,” pungkas Muzir

Bahkan kata Muzir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP) Provinsi Aceh telah melayangkan surat evaluasi izin pertambangan IUP Operasi Produksi kepada direktur PT. Estamo Mandiri pada tahun 2023 lalu. Dimana dalam salah satu poin surat tersebut terdapat peringatan terakhir yang berisi bahwa apabila pemegang izin usaha (IUP) Operasi Produksi tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan tersebut, maka IUP PT. Estamo Mandiri akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muzir juga menambahkan setelah melalui tahun evaluasi bila memang ada perusahaan yang tidak serius dalam mengusahakan usahanya ia berharap agar Pemerintah Aceh mencabut semua izin yang dimiliki dan mengembalikan kepada negara.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…