JAKARTA – Program Dapur Badan Gizi Nasional (BGN) yang digadang Presiden Prabowo Subianto sebagai terobosan ketahanan gizi rakyat justru menuai sorotan. Investigasi Transparansi Tender Indonesia (TTI) menemukan, alih-alih memperkuat pelayanan publik, program ini membuka jalan bagi konglomerasi Yayasan yang beroperasi layaknya perusahaan.
Ketua TTI, Nasruddin Bahar, menilai ada kesalahan fundamental dalam regulasi dan implementasi. “Mengapa uang negara lewat APBN justru lebih banyak mengalir ke konglomerasi investor melalui Yayasan-Yayasan Dapur Mandiri? Nilai kontrak lima tahun itu jauh lebih besar daripada pembangunan fisik yang bisa dikerjakan pemerintah daerah dengan lahan pinjam pakai,” ujarnya, Senin, 9 September 2025.
Secara hukum, Yayasan bersifat nirlaba sesuai UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004. Namun proyek Dapur BGN, kata TTI, 90 persen dijalankan dengan skema bisnis. Polanya sederhana: modal awal pembangunan ditukar dengan kontrak pembayaran per porsi, dikalikan jumlah penerima manfaat. Skema ini membuat APBN yang seharusnya untuk dapur fisik justru dialihkan ke kontrak jangka panjang.
“Pemda sudah menyediakan lahan dengan pinjam pakai, tapi sampai sekarang tak ada pembangunan dapur BGN dari APBN lewat tender terbuka. Yang justru berjalan adalah kontrak Yayasan penuh nuansa bisnis,” kata Nasruddin.
TTI juga menyoroti celah gratifikasi. Biaya sewa Rp2.000 per porsi dilebur dalam total Rp15.000. “Pola ini menguntungkan pengurus Yayasan dan pemodal. Uang rakyat untuk gizi malah mengalir jadi kompensasi bisnis,” tegasnya.
Lebih jauh, banyak pemodal menanamkan saham di berbagai Yayasan sebagai investasi. Padahal, UU Yayasan melarang praktik pembagian keuntungan.
Menurut TTI, praktik ini berpotensi menjadi korupsi berjamaah. “APBN yang seharusnya masuk pembangunan fisik lewat tender malah dialihkan ke kontrak Yayasan. Ruang mark-up, persekongkolan, dan pelanggaran transparansi terbuka lebar,” ungkap Nasruddin. Ia menambahkan, kegagalan menyerap anggaran pembangunan fisik menunjukkan lemahnya pengendalian pemerintah pusat.
TTI menyebut masyarakat penerima manfaat hanya dijadikan legitimasi. “Mereka ditampilkan seolah mendapat keuntungan, padahal uang besar mengalir ke konglomerasi Yayasan. Program gizi rakyat berubah jadi ladang bisnis,” kritiknya.
Bagi TTI, inti masalah ada pada desain regulasi yang longgar. Pemerintah memberi ruang terlalu besar bagi Yayasan sebagai mitra utama tanpa memperkuat mekanisme tender transparan. “Yayasan yang seharusnya bersifat sosial justru berubah jadi instrumen investasi. Regulasi gagal mengantisipasi penyalahgunaan ini,” kata Nasruddin.
TTI mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh atas skema kemitraan Yayasan di Dapur BGN serta mengembalikan pembangunan ke jalur APBN berbasis tender terbuka. Jika tidak, ikon program gizi Prabowo itu terancam berakhir sebagai mesin bisnis investor dengan legitimasi sosial belaka.(RED)








