Home » Bisnis » Soroti Dapur BGN, TTI : Yayasan Dijadikan Mesin Bisnis Investor

Soroti Dapur BGN, TTI : Yayasan Dijadikan Mesin Bisnis Investor

IMG-20250910-WA0002

JAKARTA – Program Dapur Badan Gizi Nasional (BGN) yang digadang Presiden Prabowo Subianto sebagai terobosan ketahanan gizi rakyat justru menuai sorotan. Investigasi Transparansi Tender Indonesia (TTI) menemukan, alih-alih memperkuat pelayanan publik, program ini membuka jalan bagi konglomerasi Yayasan yang beroperasi layaknya perusahaan.

Ketua TTI, Nasruddin Bahar, menilai ada kesalahan fundamental dalam regulasi dan implementasi. “Mengapa uang negara lewat APBN justru lebih banyak mengalir ke konglomerasi investor melalui Yayasan-Yayasan Dapur Mandiri? Nilai kontrak lima tahun itu jauh lebih besar daripada pembangunan fisik yang bisa dikerjakan pemerintah daerah dengan lahan pinjam pakai,” ujarnya, Senin, 9 September 2025.

Secara hukum, Yayasan bersifat nirlaba sesuai UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004. Namun proyek Dapur BGN, kata TTI, 90 persen dijalankan dengan skema bisnis. Polanya sederhana: modal awal pembangunan ditukar dengan kontrak pembayaran per porsi, dikalikan jumlah penerima manfaat. Skema ini membuat APBN yang seharusnya untuk dapur fisik justru dialihkan ke kontrak jangka panjang.

“Pemda sudah menyediakan lahan dengan pinjam pakai, tapi sampai sekarang tak ada pembangunan dapur BGN dari APBN lewat tender terbuka. Yang justru berjalan adalah kontrak Yayasan penuh nuansa bisnis,” kata Nasruddin.

TTI juga menyoroti celah gratifikasi. Biaya sewa Rp2.000 per porsi dilebur dalam total Rp15.000. “Pola ini menguntungkan pengurus Yayasan dan pemodal. Uang rakyat untuk gizi malah mengalir jadi kompensasi bisnis,” tegasnya.

Lebih jauh, banyak pemodal menanamkan saham di berbagai Yayasan sebagai investasi. Padahal, UU Yayasan melarang praktik pembagian keuntungan.

Menurut TTI, praktik ini berpotensi menjadi korupsi berjamaah. “APBN yang seharusnya masuk pembangunan fisik lewat tender malah dialihkan ke kontrak Yayasan. Ruang mark-up, persekongkolan, dan pelanggaran transparansi terbuka lebar,” ungkap Nasruddin. Ia menambahkan, kegagalan menyerap anggaran pembangunan fisik menunjukkan lemahnya pengendalian pemerintah pusat.

TTI menyebut masyarakat penerima manfaat hanya dijadikan legitimasi. “Mereka ditampilkan seolah mendapat keuntungan, padahal uang besar mengalir ke konglomerasi Yayasan. Program gizi rakyat berubah jadi ladang bisnis,” kritiknya.

Bagi TTI, inti masalah ada pada desain regulasi yang longgar. Pemerintah memberi ruang terlalu besar bagi Yayasan sebagai mitra utama tanpa memperkuat mekanisme tender transparan. “Yayasan yang seharusnya bersifat sosial justru berubah jadi instrumen investasi. Regulasi gagal mengantisipasi penyalahgunaan ini,” kata Nasruddin.

TTI mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh atas skema kemitraan Yayasan di Dapur BGN serta mengembalikan pembangunan ke jalur APBN berbasis tender terbuka. Jika tidak, ikon program gizi Prabowo itu terancam berakhir sebagai mesin bisnis investor dengan legitimasi sosial belaka.(RED)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…