Opini– Skandal yang menyeret pimpinan Ombudsman Republik Indonesia oleh Kejaksaan Agung membuka ironi yang sulit dibantah, bahwa ketika pengawas justru menjadi bagian dari persoalan yang diawasinya. Peristiwa ini bukan sekadar kasus hukum, melainkan sinyal kegagalan sistemik dalam arsitektur pengawasan negara.
Dalam negara hukum modern, Ombudsman dirancang sebagai penyeimbang, sebuah institusi yang bekerja di luar hirarki kekuasaan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas. Namun, ketika kewenangan itu diduga digunakan untuk memfasilitasi kepentingan korporasi, maka fungsi korektif berubah menjadi alat negosiasi kekuasaan. Pengawasan tak lagi netral, melainkan transaksional.
Dugaan praktik yang mencuat menunjukkan pola yang berulang: rekomendasi Ombudsman yang menyatakan adanya maladministrasi dalam kebijakan pemerintah dimanfaatkan sebagai dasar gugatan terhadap negara. Dalam konteks ini, rekomendasi yang semestinya memperbaiki tata kelola justru berpotensi membatalkan kewajiban hukum korporasi, termasuk pembayaran ganti rugi kepada negara.
Kasus ekspor minyak sawit mentah menjadi ilustrasi paling gamblang. Tiga grup besar seperti Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group diduga memanfaatkan celah tersebut untuk menggugat kebijakan pemerintah. Di balik sengketa hukum itu, tersimpan potensi kerugian negara yang tidak kecil serta preseden yang melemahkan posisi negara dalam menghadapi korporasi besar.
Yang mengemuka bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan indikasi kolusi yang lebih luas. Ketika lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha berkelindan dalam satu orbit kepentingan, maka yang terjadi adalah distorsi sistemik. Negara kehilangan jarak kritisnya, hukum kehilangan daya paksa moralnya.
Dalam teori tata kelola, situasi ini dikenal sebagai state capture, yakni ketika kebijakan publik dibajak oleh kepentingan privat. Dampaknya melampaui kerugian finansial. Ia merusak kepercayaan publik, menggerus legitimasi institusi, dan pada akhirnya melemahkan kedaulatan negara atas sumber daya strategisnya.
Karena itu, respons yang dibutuhkan tidak bisa bersifat biasa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada ujian awal, apakah akan membiarkan kasus ini berhenti pada level individu, atau menjadikannya momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Tanpa keberanian politik, upaya pemberantasan korupsi akan kembali terjebak dalam siklus retorika.
Kasus ini mengingatkan satu hal mendasar, terkait integritas institusi tidak hanya diuji ketika ia menjalankan fungsi, tetapi justru ketika ia memiliki kekuasaan untuk mengoreksi yang lain. Ketika pengawas kehilangan integritasnya, maka seluruh bangunan pengawasan ikut runtuh.
Dan disitulah persoalan sesungguhnya, bahwa negara tidak sedang kekurangan lembaga, tetapi kekurangan keteladanan.
Penulis : Sri Radjasa M.BA (Pemerhati Intelijen)








