Home » Hukum/Kriminal » Skandal Korupsi PSR Rp38,4 Miliar, Tiga Pejabat Aceh Jaya Resmi Ditahan

Skandal Korupsi PSR Rp38,4 Miliar, Tiga Pejabat Aceh Jaya Resmi Ditahan

IMG-20250813-WA0030

ACEH JAYA – Kasus dugaan korupsi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Aceh Jaya kian menyeruak. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh resmi menahan tiga tersangka, termasuk pejabat aktif dan mantan kepala dinas. Tak tanggung-tanggung, uang tunai Rp17 miliar lebih ikut disita sebagai barang bukti.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, M Ali Akbar, menyebutkan ketiga tersangka kini ditahan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. “Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung 13 Agustus hingga 1 September 2025. Jika proses pemeriksaan belum rampung, penahanan dapat diperpanjang 40 hari ,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Tiga tersangka tersebut yakni S, Ketua Koperasi Pertanian Sama Mangat sekaligus anggota DPRK Aceh Jaya; TM, mantan Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya periode 2017–2020 yang juga sempat menjadi Plt Kadis pada 2023–2024; serta TR, Kadis Pertanian 2021–2023 yang kini menjabat Sekretaris Daerah Aceh Jaya dan sudah diberhentikan sementara oleh Pemkab Aceh Jaya.

Kasus ini berawal dari proposal bantuan peremajaan sawit rakyat untuk 599 pekebun dengan luas lahan 1.536,7 hektare. Berdasarkan rekomendasi teknis Dinas Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyalurkan dana jumbo Rp38,4 miliar lebih kepada koperasi tersebut.

Namun, penyelidikan justru mengungkap fakta mencengangkan. Lahan yang diajukan bukan milik pekebun, melainkan eks HPL PT Tiga Mitra milik Kementerian Transmigrasi. Citra satelit memperlihatkan area tersebut bukan kebun sawit, melainkan hutan dan semak belukar.

“Kerugian negara mencapai Rp38,4 miliar. Bersifat total lost karena tidak ada peremajaan sawit yang benar-benar dilakukan,” tegas Ali Akbar.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (SN)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…