Home » Aceh » Skandal Dana Pelatda PON Aceh, TTI Siap Bawa Kasus Rp11,2 Miliar ke KPK

Skandal Dana Pelatda PON Aceh, TTI Siap Bawa Kasus Rp11,2 Miliar ke KPK

IMG-20250920-WA0018

BANDA ACEH – Dugaan penyimpangan dana Pelatda PON Aceh senilai Rp11,2 miliar kembali menyeruak ke permukaan. Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyatakan akan melaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang sempat diperiksa aparat penegak hukum itu kini seperti hilang ditelan bumi, padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana hibah.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan pihaknya tidak ingin kasus ini tenggelam di meja penyidik. “Ini jelas menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Aceh. Kapolda dan Kajati yang baru harus berani membuka kembali kasus ini. Jangan ada kompromi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu 20 September 2025.

Dugaan penyimpangan anggaran berawal dari laporan BPK yang menemukan kejanggalan dalam belanja penginapan, konsumsi, dan kebutuhan lain atlet serta pelatih. Berdasarkan dokumen kontrak, biaya fullboard yang dibayarkan KONI Aceh mencapai Rp235 ribu per orang per hari, ditambah konsumsi Rp80 ribu dan snack Rp35 ribu. Namun, uji petik BPK menemukan fakta mengejutkan, dari 519 peserta yang namanya tercatat dalam dokumen, 363 orang ternyata tidak pernah menginap di hotel yang disebutkan. Artinya, ada ratusan atlet dan pelatih “bayangan” yang dihitung dalam pembiayaan, padahal tidak menerima fasilitas tersebut.

BPK juga meragukan keabsahan penggunaan sebelas hotel dalam kegiatan pelatda. Dari jumlah itu, hanya tujuh hotel yang benar-benar terbukti memiliki aktivitas. Sisanya patut diduga sebagai hotel fiktif. Indikasi markup harga satuan juga menguat, dengan dugaan adanya kontrak ganda untuk menutupi kelebihan anggaran. Data yang dihimpun menunjukkan total peserta pelatda terdiri atas 292 atlet, 29 atlet kontrak, 70 pelatih, dan 9 pelatih nasional dari 44 cabang olahraga. Namun kejanggalan dalam pencatatan jumlah dan akomodasi membuat validitas laporan keuangan KONI Aceh semakin diragukan.

Temuan ini sejatinya cukup menjadi dasar kuat untuk penyelidikan mendalam. Apalagi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum jika mengandung unsur pidana. Namun faktanya, meski sejumlah pejabat KONI Aceh sempat dipanggil penyidik, proses hukum tidak pernah berkembang. Status kasus pun tidak jelas: tidak naik ke tahap penyidikan, tidak ada penetapan tersangka, dan akhirnya nyaris tidak terdengar lagi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik tentang konsistensi aparat dalam menegakkan hukum. TTI menilai, jika benar ada penggelembungan anggaran sebagaimana dicatat BPK, seharusnya penyidik segera meningkatkan status perkara dan menetapkan tersangka. “Siapapun dia, tanpa pandang bulu. Hukum jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Nasruddin.

Presiden sebelumnya telah membuka kanal pengaduan daring bagi masyarakat yang menemukan dugaan korupsi, dengan janji laporan akan ditindaklanjuti. Bagi TTI, kasus KONI Aceh bisa menjadi ujian bagi pemerintah pusat maupun aparat hukum di daerah dalam membuktikan komitmen pemberantasan korupsi. Jika tidak, masyarakat akan semakin apatis, menganggap hukum hanya menjadi panggung formalitas tanpa keberanian menyentuh aktor-aktor besar di balik penyalahgunaan anggaran.

Kasus dana pelatda ini bukan sekadar soal keuangan, tapi menyangkut masa depan olahraga Aceh, yang seharusnya mempersiapkan atlet menuju PON dengan dukungan maksimal. Dana hibah yang mestinya digunakan untuk membangun fisik dan mental atlet justru ditengarai menjadi bancakan oknum. Kecurigaan publik semakin kuat melihat pola pengulangan kasus serupa di sejumlah daerah: dana olahraga yang rawan dikorupsi karena minim pengawasan, luasnya ruang diskresi, serta kerap dijadikan ajang bagi elite lokal untuk memperkaya diri.

Bila kasus ini kembali didiamkan, kredibilitas KONI Aceh akan terpuruk. Lebih jauh, kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum pun akan terkikis. TTI menekankan bahwa pelaporan ke KPK merupakan langkah terakhir setelah jalur hukum di daerah tidak memberi kepastian. “Kami ingin membuktikan, hukum di negeri ini masih ada, dan keadilan tidak boleh berhenti hanya karena menyangkut kepentingan segelintir orang,” tegas Nasruddin.

Skandal Rp11,2 miliar ini menjadi cermin betapa rapuhnya tata kelola anggaran di sektor olahraga. Kini bola panas ada di tangan penegak hukum. Apakah kasus ini kembali menguap, atau justru membuka jalan untuk membersihkan praktik korupsi yang menggerogoti dunia olahraga di Aceh, publik akan menunggu jawabannya.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…