Di tengah badai jalanan yang menggulung Jakarta dan kota-kota lain sejak akhir Agustus, muncul sosok yang menengahi kegaduhan dengan nada tegas dan berwibawa, Nazaruddin Dek Gam, putra Aceh yang kini menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ketika aspal ramai itu memanggil nurani publik, Nazaruddin menaruh tangan pada batang pilar institusi, ia meminta para ketua umum partai untuk segera menonaktifkan anggota DPR yang telah melukai hati rakyat. Permintaan itu bukan sekadar gertak, tapi upaya untuk mengembalikan martabat lembaga yang mulai lapuk oleh perilaku elit.
Kita perlu merasakan konteksnya. Jalanan memuntahkan amarah yang tak lagi bisa diredam oleh jargon politik. Demonstrasi besar-besaran menuntut pengurangan fasilitas yang dinilai berlebihan, menuntut akuntabilitas saat rakyat merasakan beban hidup yang menekan. Di tengah sorak dan spanduk, darah juga tumpah, krisis legitimasi itu sempat memakan korban, dan itu mengubah tuntutan menjadi urgensi moral yang tidak bisa lagi diabaikan. Saat itulah Nazaruddin berdiri, bukan sebagai penguasa yang jauh, melainkan sebagai anak kampung yang mengerti luka kampungnya, dan menegaskan bahwa parlemen harus menegakkan standar etiknya sendiri.
Respons partai datang cepat. NasDem melalui surat resmi mengumumkan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach efektif 1 September 2025, keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Golkar menyusul menonaktifkan Adies Kadir, langkah yang diteken oleh pucuk pimpinan partai. PAN juga mengambil tindakan menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya setelah desakan MKD dan gelombang kritik publik. Sebelumnya, PKB pernah menonaktifkan Edward Tannur ketika badai persoalan keluarga menjadi beban reputasi partai. Langkah-langkah ini menunjukkan satu hal sederhana bahwa ketika tekanan publik dan norma etik bersatu, partai-partai terkepung memilih aksi cepat untuk menahan kerusakan reputasi.
Namun ketegasan Nazaruddin Dekgam bukan sekadar soal daftar nama yang harus diberhentikan sementara. Ia adalah pengingat bahwa akuntabilitas tidak boleh menjadi alat permainan politik, tapi harus menjadi praktik yang permanen dan transparan. Dalam kajian demokrasi perwakilan, sanksi internal tanpa proses yang jelas hanya akan menjadi alat stempel elite. Sebaliknya, sanksi yang disertai publikasi alasan, bukti, dan prosedur memberi makna pada kata “pertanggungjawaban”. Nazaruddin menuntut bukan pertunjukan, melainkan mekanisme dengan nonaktif yang dapat diverifikasi, proses etik yang terbuka, dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Reaksi publik memperlihatkan betapa sensitifnya momen ini. Ada yang lega melihat partai bertindak, ada pula yang sinis, menilai pencopotan sebagai tumbal citra sementara struktur tetap utuh. Media sosial penuh sindiran, rakyat menuntut lebih dari “tumbal” individu, mereka menuntut pembenahan anggaran, transparansi tunjangan, dan reformasi permanen agar kursi wakil rakyat kembali menjadi milik rakyat, bukan properti partai. Dalam bahasa sederhana bisa disebutkan menonaktifkan satu dua nama tidak cukup jika sistem masih memungkinkan penyalahgunaan.
Sikap Nazaruddin Dekgam, putra Aceh yang memilih keberanian institusional, memberi kesempatan bagi parlemen untuk menanggapi tuntutan jalanan dengan kejujuran. Jika ketua umum partai menindak anggota DPR bermasalah dan proses itu dibuka untuk publik, maka gelombang protes bisa berubah menjadi momentum perbaikan. Jika tidak, jalanan akan terus menjadi ruang pengadilan moral yang lebih dipercaya rakyat daripada gedung-gedung yang mestinya mewakili mereka. Di persimpangan itu, pilihan partai-partai akan menentukan, memperbaiki rumah bersama, atau membiarkan amarah publik terus mengetuk sampai dinding runtuh. (RED/DNQ)








