SUBULUSSALAM_ Perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Perseroan Terbatas Sawit Panen Terus (PT SPT), yang beroperasi di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, belakangan ini kian menjadi sorotan. Bahkan, menjadi pertanyaan besar, siapakah dibalik perusahaan tersebut.
Perusahaan itu pun, kini menuai kontroversi, baik terkait izin hingga penggarapannya. Informasinya, hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) disana, juga sempat tergarap.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Walikota Subulussalam, Azhari S.Ag telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) setempat dan dinas terkait untuk memanggil pihak managemen perusahaan PT SPT, pada Kamis, 23 Mei 2024, pekan lalu.
Hingga saat ini, untuk pemanggilan pihak SPT itu pun belum juga di kabarkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.
Tidak hanya itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Ari Afriari memastikan bahwa legalitas perusahaan itu merupakan SHM, bukan HGU pada dasar nya perusahaan.
“Saya pastikan legalitas PT SPT ini SHM bukannya HGU, SPT ini merupakan investor dari luar daerah yang menguasai lahan di Sultan Daulat hingga ribuan Hektare dalam jangka waktu seumur hidup,” tanggap Ari, Jumat, (24/05/24), pekan lalu.
Menindaklanjuti hal tersebut, DPR Kota Subulussalam juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait persoalan perkebunan kelapa sawait PT SPT.
Dalam waktu dekat ini, dikatakan Dolly S Cibro wakil ketua komisi A. Pihak nya akan memanggil seluruh pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan RDP tersebut.
“Pemanggilan ini langsung kita agendakan, dalam minggu ini pihak PT SPT dan seluruh yang berkaitan akan segera kita panggil,” sampai Dolly S Cibro, saat di konfirmasi via Whatsapp, Sabtu, (25/05/24).
Saat ini, kabar tindak lanjut baik dari Pemko maupun DPR setempat, tengah menjadi dambaan warga setempat. (JD)








