Home » Pemerintah » Setelah Rapat Bamus Paripurna Qanun PDRD Disahkan Senin Depan

Setelah Rapat Bamus Paripurna Qanun PDRD Disahkan Senin Depan

IMG_20240502_225553

NAGAN RAYA – Setelah memalui suasana panas selama dua hari akibat ancaman Mosi Tak Percaya oleh Anggota DPRK Zulkarnain, akhirnya DPRK Nagan Raya menjadwalkan Paripurna Qanun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada Senin 06 Mei 2024, Kamis (2/5/2024).

Hal itu diputuskan dalam rapat Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan seluruh Anggota DPRK Nagan Raya setelah sempat terjadi dorongan kuat dari seluruh Anggota DPRK untuk mempercepat pengesahan Qanun PDRD.   

Zulkarnain menekankan agar apapun permasalahannya tidak boleh menjadikan bargaining dengan menunda pengesahan Qanun PDRD.

“Bukan saya saja semua anggota DPRK Nagan Raya sepakat PDRD segera disahkan termasuk Ketua Fraksi Golkar Sira, TR.Sayang dengan menyampaikan hal yang sama,”ujar Zulkarnain.

Sebelumnya dalam Bamus, semua Anggota Bamus sepakat untuk menggelar Rapat Paripurna untuk Pengesahan Qanun PDRD pada Jumat, 03 Mei 2024.  

Namun mengingat Pj. Bupati saat ini tidak berada di daerah, maka rapat paripurna diputuskan pada Senin depan agar dapat dihadiri oleh semua pihak

Bahwa dengan adanya ketetapan DPRK tentang jadwal Paripurna Qanun PDRD, maka kisruh diruang publik yang terjadi dalam beberapa hari lalu telah selesai.     

“Diharapkan kepada masyarakat agar lebih tenang dan menghindari perdebatan yang mengarah perpecahan. Jaga persatuan namun terus memantau kinerja eksekutif dan legislatif untuk memastikan agar setiap kebijakannya berpihak pada kepentingan rakyat,”kata Zulkarnain.

Adapun hasil Rapat Bamus DPRK Nagan Raya yang menjadwalkan beberapa agenda kerja dewan pada hari Senin, 06/05/2024 antara lain;  

1. Rapat Paripurna DPRK Tentang Pengesahan Qanun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Rapat Paripurna DPRK Tentang Pengajuan Dokumen LKPJ Bupati Nagan Raya Tahun 2023.

3. Rapat Paripurna Pembentukan Pansus DPRK Tentang LKPJ Bupati Nagan Raya Tahun 2023.

4. Rapat Paripurna Pembentukan Pansus DPRK Tentang Kunjungan Kerja DPRK Tahun 2024.(Alfian) 

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…