Banda Aceh– Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh mengkritik sikap Pemerintah Aceh dalam menyikapi polemik pengelolaan Blok Andaman. Organisasi mahasiswa itu menilai pembagian pengelolaan dan manfaat sumber daya di kawasan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan bagi Aceh.
Ketua Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Zuhari Alvinda Haris, mengatakan pengelolaan Blok Andaman semestinya mengacu pada semangat keadilan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Menurut dia, posisi Aceh sebagai wilayah yang memiliki kedekatan geografis dengan Blok Andaman seharusnya menjadi pertimbangan dalam pembagian manfaat.
“Perjanjian Damai Aceh-Indonesia harus dihormati. Jangan sampai ketentuan yang ada justru mengesampingkan semangat perjanjian damai yang telah menjadi fondasi penyelesaian konflik di Aceh,” kata Zuhari dalam keterangan tertulis Rabu (8/7/26)
Zuhari juga meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menunjukkan langkah yang dinilai lebih konkret dalam memperjuangkan kepentingan Aceh terkait Blok Andaman. Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan narasi perjuangan, tetapi juga menghadirkan hasil yang dapat diukur.
Selain itu, Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry mendesak Pemerintah Aceh membuka dokumen dan informasi yang berkaitan dengan proses negosiasi maupun lobi mengenai Blok Andaman. Menurut mereka, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui arah perjuangan pemerintah serta menghindari munculnya dugaan adanya kepentingan kelompok tertentu.
“Kami meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan Blok Andaman dibuka secara transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui apa yang sedang diperjuangkan,” ujar Zuhari.
Dalam pandangan organisasi mahasiswa tersebut, hingga kini belum terlihat koalisi politik Pemerintah Aceh yang efektif dalam memperjuangkan kebijakan sektor energi yang berpihak kepada masyarakat. Mereka menilai kondisi itu turut memengaruhi posisi tawar Aceh dalam bernegosiasi dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan sumber daya alam.
Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry juga mendorong Pemerintah Aceh memperkuat langkah diplomasi dan kebijakan agar kewenangan yang dimiliki melalui status kekhususan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Aceh.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Aceh maupun pihak terkait mengenai kritik yang disampaikan Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry.








