ACEH SELATAN – Meskipun Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Selatan sudah menjelaskan terkait pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ugal-ugalan, namun disinyalir masih ada persoalan yang belum tuntas dilaksanakan. Sebut saja masalah Surat Perintah Membayar (SPM) yang belum selesai dituntaskan hingga akhir tahun 2024, walaupun akan dibayar pada tahun 2025.
Begitupun, dengan persoalan gaji honorer yang tidak sepenuhnya dibayar di tahun 2024. Kondisi tak biasa ini, mengundang tanda tanya masyarakat tak terkecuali anggota DPRK Aceh Selatan seperti Firauza Heldin dari Partai Demokrat dan Suhaida dari Partai Golkar. Bahkan, kedua legislator tersebut mendesak pimpinan DPRK Aceh Selatan agar segera memanggil Pj.Bupati Aceh Selatan untuk meminta keterangan terkait kondisi keuangan daerah yang disinyalir carut marut tersebut.
Disisi lain, langkah dan keberanian DPRK Aceh Selatan untuk menggunakan hak interpelasi dengan cara meminta keterangan dari Pj.Bupati Aceh Selatan terkait kondisi keuangan daerah tahun 2024 sangat dinantikan oleh masyarakat Aceh Selatan. Sebab, interpelasi merupakan salah satu hak DPRK untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan.
Sebab, dengan dilakukannya hak interpelasi oleh DPRK akan menjawab semua persoalan yang selama ini menjadi tanda tanya di masyarakat. Dengan demikian, semua dugaan dan isu yang beredar terkait dugaan carut marut pengelolaan keuangan daerah bisa terjawab dengan sebenarnya.
Sebaliknya, jika hal ini tidak segera diluruskan,maka akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dibawah kepemimpinan Pj.Bupati Cut Syazalisma yang notebene nya mantan Sekretaris Daerah (Sekda) yang memiliki pengalaman yang mumpuni dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Selatan selama ini.
Sebagai masyarakat Aceh Selatan, kita berharap DPRK sebagai lembaga wakil rakyat tidak diam dan membisu melihat kondisi dan masalah yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan saat ini. Walaupun sebagian besar dari anggota DPRK Aceh Selatan saat ini tidak terlibat dalam proses pembahasan dan pengesahan APBK tahun 2024.
Namum, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pemerintahan, sudah sepatutnya DPRK Aceh Selatan memanggil ketua TAPD dan Kepala BPKD Aceh Selatan untuk diminta keterangan terkait persoalan yang terjadi saat ini. Beranikah DPRK Aceh Selatan menggunakan Hak Interpelasi nya, kita lihat saja nanti.|HS








