Home » Pemerintah » Sempat Ditolak, Akhirnya LKPJ Tahun 2023 Diterima

Sempat Ditolak, Akhirnya LKPJ Tahun 2023 Diterima

ACEH BARAT- Rapat Paripurna ke V, masa sidang ke III DPRK Aceh Barat, tiga fraksi menyepakati RAPBK Aceh Barat 2024 untuk dijadikan Qanun APBK Aceh Barat pada angka Rp 1,58 triliun, 2 Fraksi menolak tiga menyepakati, Selasa, 30 Juli 2024.

Adapun Fraksi yang menyepakati yakni, Golkar, Partai Aceh, Pedes, kemudian yang menolak antara lain PAN dan Gerindra, dimana berita sebelumnya Wakil Ketua II Aceh Barat, Kamaruddin mengatakan kesepakatan itu direalisasikan melalui suara bulat oleh seluruh fraksi di DPRK Aceh Barat, kemudian segera dikirimkan kepada pemerintah untuk menyetujui langkah evaluasi, sebelum dimasukkan ke dalam lembaran daerah. 

“Ada beberapa item yang perlu segera di selesaikan, jika LKPJ ditolak akan menjadi berdampak kepada masyarakat lansung seperti jembatan Cot Manggie dan usulan dari seluruh Kechik terkait gaji Aparatur,” kata Kamarudin.

Menurut Kamarudin, keputusan tersebut langkah strategis untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan daerah. 

“Dalam rapat akhir ini 3 fraksi yang hadir dan sudah mencukupi kuota 17 anggota DPRK yang hadir semuanya menyepakati terhadap LKPJ tahun 2023,”ungkap Kamaruddin.

Kamaruddin menyebutkan, terkait penolakan sebelumnya akan menghambat pembahasan APBK-P di tingkat provinsi, padahal dalam perubahan tersebut mencakup berbagai item yang penting.

“Bukan hanya infrastruktur, dana untuk pengawasan pilkada 2024, gaji guru dayan, dan tunjangan aparatur gampong juga ada diperubahan,”ucap Kamaruddin.

Sementara itu, Mahdi Efendi secara khusus memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRK ACeh Barat yang telah menyepakat anggaran daerah 2024 itu.

“Rancangan APBK yang telah disepakati dalam rapat tersebut menegaskan esensi anggaran untuk tahun 2024,”ujar Mahdi.

Adapun Pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 1.424.061.834.580, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp 1.548.191.745.812. Pembiayaan daerah yang direncanakan sebesar Rp 124.129.911.232.

“Penutupan rapat Paripurna ke V Masa Sidang ke III ini sangat penting dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat,”tutup Mahdi Efendi.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…