ACEH SELATAN – Musim kemarau yang terjadi di Aceh Selatan menyebabkan lahan persawahan di Gampong Puloe Ie Kawat Kecamatan Kluet Utara mengalami kekeringan. Salah satu penyebabnya tidak teraksesnya saluran air yang memadai ke persawahan masyarakat setempat.
Tak heran, jika tanah menjadi kering, retak, menyebabkan tanaman padi yang baru ditanam terancam gagal tumbuh. Upaya yang telah dilakukan oleh petani melakukan gotong royong untuk membuat saluran air darurat. Namun hal itu kembali gagal setelah adanya pekerjaan yang menggunakan eskavator yang menyebabkan sumber air kembali tertutup.
Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Bustami kepada Presentatif, mengatakan kegundahannya setelah berbagai upaya dilakukan, namun tetap saja area persawahan mereka tidak mendapat suplay air yang cukup untuk pertumbuhan padi.
“Kami juga sudah berkoordinasi dan meminta bantuan ke pemerintah agar dibukakan saluran air sementara, namun sampai saat ini tidak terealisasi, ” kata Bustami, Senin, 4 Maret 2024.
Lebih lanjut Bustami menyebutkan, janji pemerintah saat itu kepada petani setahun yang lalu akan dibantu pengoperasian eskavator untuk membuka saluran air.
“Namun janji tersebut urung terlaksana karena tidak ada operator dan BBM, bagi kami alasan ini tidak masuk akal, jadi kemana kami harus mengadu jika pemerintah saja tidak mampu membantu kami,” lanjut Bustami.
Sementara itu, Keujrun Blang setempat, M.Hatta menilai, Pemkab Aceh Selatan hanya muluk dalam berjanji namun tidak mampu menepatinya, padahal program pertanian adalah urat nadi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di tengah ancaman inflasi dan krisis pangan saat ini.
“Jika tidak ada respon dari pemerintah, maka dengan terpaksa petani akan melubangi pipa PDAM yang melintas di area persawahan untuk sengaliri sawah yang kekeringan,”ucap M.Hatta.
Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, M. Hatta berpesan agar tidak hanya pandai mengobral janji, jika tidak mampu merealisasikannya, apa lagi dengan setumpuk alasan yang tidak rasional.
“Ini akan mengakibat krisis kepercayaan dari masyarakat petani kepada pemerintah,”kata M.Hatta.(HS)








