Home » Hukum » Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Aceh Gelar Rakor Tahun 2023

Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Aceh Gelar Rakor Tahun 2023

IMG-20231130-WA0063

BANDA ACEH_ Satgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Aceh melaksanakan rapat koordinasi (rakor) tahun anggaran 2023 di Hotel Grand Permata Hati, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Kamis, 30 November 2023.

Irwasda Polda Aceh Kombes Muhamad Setyobudi Dwiputro, selaku Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Satgas Saber Pungli Provinsi Aceh, dalam sambutannya yang diwakili Kombes Chomariasih mengatakan, kemajuan dan perkembangan teknologi serta pertumbuhan ekonomi yang pesat sangat mempengaruhi karakter dan kredibilitas aparatur pelayanan publik pada hampir semua sektor pemerintah.

Perkembangan itu menyebabkan pungli hampir terjadi pada semua pelayanan publik dan berdampak pada biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menciptakan masalah dan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, merugikan masyarakat, serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, termasuk pada sektor pelayanan publik di Aceh.

Chomariasih juga menjelaskan, menindaklanjuti Perpres 87 tahun 2016, Provinsi Aceh telah membentuk satgas sapu bersih pungli berdasarkan Kep Gubernur Aceh nomor 180/637/2023 dan membentuk 23 UPP tingkat kabupaten/kota.

“Satgas Saber Pungli dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, di mana prakteknya telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu upaya pencegahan. Sedangkan OTT adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh UPP secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” kata Chomariasih, membacakan sambutan Ketua Pelaksana UPP Satgas Saber Pungli Provinsi Aceh.

Pada tahun 2023, sambungnya, satgas saber pungli kabupaten/kota telah berhasil melakukan lima operasi tangkap tangan dengan jumlah pelaku sebanyak 11 orang dan barang bukti uang Rp30.735.000.

“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pokja intelijen, pencegahan, penindakan, yustisi, dan UPP kabupaten/kota yang selama ini telah bekerja dengan baik, penuh dedikasi, serta loyalitas yang tinggi,” ucap polwan senior itu.

Sesuai arahan Presiden RI dan Menkopolhukam, ia menekankan agar para Ketua UPP kabupaten/kota melaksanakan tugas sesuai dengan pokja yang ada—pokja intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi—dalam pemberantasan pungli.

“Para stakeholder agar dalam mengambil kebijakan pada sektor pelayanan publik, tidak melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Penekanan selanjutnya, agar pelaksanaan mengoptimalkan fungsi pokja pencegahan dengan mengadakan sosialisasi terhadap sektor-sektor yang dianggap rawan terjadinya pungli untuk meminimalisir terjadinya OTT serta mengasistensi setiap triwulan maupun semester untuk melihat sejauh mana pencapaian yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pokja.

Di akhir sambutan, Chomariasih juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan rakor dan kepada para peserta rakor yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara tersebut.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…