JAKARTA– Bupati Aceh Jaya, Safwandi, bergerak cepat mengupayakan momentum baru bagi reforma agraria di daerahnya. Jumat, 24 Oktober 2025 di Jakarta, ia bertemu Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, membahas rencana pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi seluas 2.000 hektare yang selama ini mengambang dalam proses administrasi pusat.
Rencana pelepasan HPL ini disebut sebagai peluang penting untuk mengembalikan akses penguasaan tanah ke tangan warga. Safwandi menyebut lahan tersebut menyimpan potensi ekonomi yang besar, mulai dari pengembangan pertanian hingga perkebunan produktif. “Kami ingin tanah itu benar-benar menjadi sumber nafkah, bukan sekadar lahan tidur di atas kertas,” ujarnya.
Safwandi menegaskan, akses legal terhadap lahan merupakan fondasi yang selama ini dirindukan masyarakat transmigran maupun warga lokal. “Jika HPL ini dilepas, masyarakat dapat mengelola lahan secara sah dan terarah. Dampaknya bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga penguatan ekonomi desa-desa,” ucapnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang konsolidasi lintas pemerintah untuk mempercepat penyelesaian administrasi lahan transmigrasi yang sudah bertahun-tahun menjadi tuntutan warga Aceh Jaya. Menurut Safwandi, koordinasi dengan kementerian diperlukan agar proses tidak kembali menyangkut di meja birokrasi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyatakan komitmen untuk memastikan pemanfaatan lahan berlangsung berkelanjutan. “Kita tidak bicara ekspansi tanpa kendali. Tata ruang, kelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan,” kata Safwandi.
Langkah lobi ini menandai fase baru, di mana pemerintah daerah berusaha mengembalikan lahan ke fungsi sosialnya, yakni menjadi ruang hidup, bekerja, dan tumbuh bagi rakyat yang menggantungkan harapan pada tanah.(SN)








