Home » Pemilu 2024 » Pemilih Dilarang Bawa HP Untuk Foto dan Vidio Saat Nyoblos, Ini Sanksinya

Pemilih Dilarang Bawa HP Untuk Foto dan Vidio Saat Nyoblos, Ini Sanksinya

65b899012bb74

ACEH TENGGARA_ Masyarakat yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) dilarang membawa telepon seluler (ponsel) atau HP ke dalam bilik suara saat hari pemungutan suara. 

Ketua Badan Pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Eka Juanda Lubis Aceh Tenggara menyebutkan, larangan membawa perangkat elektronik ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Hal ini bertujuan agar pemilih tidak dapat memotret, merekam dan mendokumentasikan proses penggunaan hak pilihnya di dalam bilik suara. 

“Untuk menjalankan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tersebut. Kita dari pihak Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara akan sampaikan kepada Ketua Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS). Dengan harapan perintah tersebut, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing sebelum pencoblosan dimulai. Agar masyarakat yang memiliki hak pemilih mematuhi peraturan tersebut,”Jelas Eka, Rabu, 6 Februari 2024.

Selain itu kata Eka Juanda Lubis, dalam Pasal 28 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dijelaskan, pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di dalam bilik suara. Pemilih juga dilarang membubuhkan tulisan dan atau catatan apa pun pada surat suara yang dibagikan.

Adapun sanksi bagi pemilih jika melanggar larangan mendokumentasikan pada saat pencoblosan di dalam bilik suara.

Seperti memfoto, merekam dan mendokumentasikan pada saat mencoblos. dikenakan sanksi penjara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Tepatnya, pada Pasal 500 UU Pemilu, yakni berupa ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah. Tegas Eka.

“Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah,”sebut Eka

Ketentuan di atas juga berlaku untuk orang yang membantu pemilih dan memberitahukan pilihannya kepada orang lain. 

Pasal 364 UU Pemilu mengatur, pemilih yang dibantu adalah orang dengan kondisi disabilitas netra, disabilitas fisik, dan halangan fisik lain. 

Eka menambahkan, pemilih dengan kondisi seperti itu perlu bantuan orang lain saat memberikan suaranya di TPS, tetapi dengan tetap berdasarkan permintaan pemilih sendiri. Petugas di TPS tidak boleh mempengaruhi pemilih yang kondisinya seperti di atas. 

Ketua Bawaslu Aceh Tenggara melanjutkan, larangan memfoto dan merekam proses pemberian hak suara turut sejalan dengan prinsip rahasia, salah satu dari enam asas Pemilu di Indonesia. Asas rahasia berarti, pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun di hari pencoblosan.

Selain rahasia, ada pula lima asas lain yang tergabung dalam akronim Luber Jurdil, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Enam prinsip yang menjadi asas Pemilu di Tanah Air itu telah diatur secara lugas dalam Pasal 2 UU Pemilu.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara ketika dikonfirmasi Presentatif terkait larangan pada PKPU Nomor 25 Tahun 2023, Safri Desky mengatakan, pihak KIP akan menyampaikan kepada Ketua PPS di masing-masing desa, agar mengumumkan larangan tersebut sebelum dimulainya pencoblosan surat suara di TPS.

Kata Safri Deski, adanya aturan larangan membawa HP ke dalam bilik suara merupakan upaya memproteksi pemilih dari berbagai tekanan. Bukan tidak mungkin adanya tekanan dari pihak tertentu untuk membuktikan bahwa pemilih tersebut sudah memilih apa yang di instruksikan atau apa yang telah diperjanjikan dengan pemilih.

Menurut dia, mengingat persoalan ini sangat urgen, maka semua pihak harus mengingatkan untuk tidak mencoba-coba melanggar aturan tersebut.

” Para pemilih juga harus memperhatikan di sekitar bilik suara jika ada hal-hal yang mencurigakan terkait kerahasiaan pemilih. Dengan demikian pemilih akan sangat rileks dalam menggunakan hak pilihnya, kerahasiaan akan terjaga dengan baik, agar pemungutan suara benar-benar terjaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip dalam pemilu, ” Ujar Safri Desky. (Sultan Habibi)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…