Home » Aceh » Rusak Hutan Lindung di Sultan Daulat, HAkA Minta APH Tindak Pelaku

Rusak Hutan Lindung di Sultan Daulat, HAkA Minta APH Tindak Pelaku

IMG-20240604-WA0015

SUBULUSSALAM_ Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera menindak para pelaku pengrusakan kawasan Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Senin, 24 Juni 2024.

Pasalnya, berdasarkan pemantauan yang dilakukan Yayasan Hutan HAkA melalui interpretasi secara visual manual citra satelit Landsat 8 dan 9, Sentinel 2, dan Planetscope serta alat bantu lainnya, ditemukan adanya aktivitas pembukaan lahan yang menyebabkan seluas 14 Hektare HL di serobot.

Kehilangan tutupan hutan seluas kurang lebih 14 hektar pada kawasan Hutan Lindung ini berada di sekitaran Desa Cipare-pare Timur, Namo Buaya dan Kampong Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.

Diberitakan sebelumnya, pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung tersebut diduga dilakukan oleh PT. SPT yang tanpa izin.

Menanggapi itu, yayasan HAkA melalui Manager Legal & Advokasinya Fahmi Muhammad meminta agar pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung ini segera ditindak oleh APH.

Sebelumnya yayasan HAkA juga telah menyampaikan informasi tentang adanya pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung ini kepada pihak kepolisian.

“Pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung ini jelas merupakan perbuatan ilegal kehutanan. Oleh karena itu, kami meminta APH untuk segera melakukan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ujar Fahmi Muhammad.

Ditambahkan Fahmi, pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tapi juga merusak ekosistem hutan yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan.

Sejauh ini, masih kata Fahmi banyak masyarakat mengeluhkan kondisi air sungai yang berubah menjadi keruh. Hal itu diduga kuat karena timbulnya aktivitas pembukaan lahan.

Fahmi sangat mengkhawatirkan jika pembukaan lahan terus berlanjut, kedepan akan timbul dampak-dampak lain yang lebih besar yang mengancam keselamatan warga setempat.

“sekarang kita dengar keluhan masyarakat soal air keruh, jika ini tidak dihentikan, tidak trtutup kemungkinan dampak lebih besar akan terjadi,” tandas Fahmi.

Yayasan HAkA pun menegaskan komitmennya dan mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau penindakan terhadap kasus tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus memantau kasus ini, kami juga mengajak masyarakat ikut bersama-sama memantau, dan memastikan kasus ini ditindak,” jelas Fahmi. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…