ACEH SELATAN – Harapan masyarakat Aceh Selatan dan sekitarnya untuk memiliki rumah sakit rujukan regional kembali pupus. Pembangunan Rumah Sakit Yulidin Away Tapaktuan yang telah lama direncanakan, batal direalisasikan tahun ini. Padahal, proses tender senilai Rp15,9 miliar sudah selesai dan pemenang, PT Tsaraya Bangun Abadi, tercatat di laman LPSE Aceh dengan nilai penawaran Rp15,62 miliar. Namun, tiba-tiba status tender berubah menjadi “batal” dengan alasan waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai keputusan itu sebagai bentuk nyata dari gagalnya manajemen anggaran di Pemerintah Aceh. Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menyebut Sekretaris Daerah Aceh yang berfungsi sebagai penanggung jawab anggaran tidak mampu memastikan perencanaan berjalan baik. “Seharusnya evaluasi mingguan dilakukan agar serapan bisa dipantau dan kendala diselesaikan sejak awal. Kinerja Pemerintah Aceh layak diberi rapor merah,” ujarnya, Jumat, 19 September 2025.
Kritik TTI bukan tanpa dasar. Sejak awal tahun anggaran, dana pembangunan RSUD Yulidin Away sudah tersedia. Namun, tender baru digelar menjelang penghujung tahun sehingga alasan waktu menjadi tidak cukup hanyalah akibat dari kelalaian perencanaan. Dalam kerangka regulasi, kegagalan ini bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, yang menegaskan pengadaan harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Bagi masyarakat empat Kabupaten di wilayah pantai barat selatan Aceh meliputi Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam, pembatalan pembangunan RSUD Tapaktuan adalah tamparan keras. Selama ini, pasien kerap harus dirujuk ke Banda Aceh atau Medan untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan karena keterbatasan fasilitas. RSUD Yulidin Away diharapkan menjadi pusat rujukan regional, namun kini kembali tertunda.
Kasus ini bukan satu-satunya kegagalan. Program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat miskin juga mandek. Dari target 2.000 unit rumah, 530 unit batal dibangun. Alasannya, penerima bantuan tidak lolos verifikasi. Nasruddin meragukan argumentasi tersebut. “Tim verifikasi bekerja sejak Januari, namun sampai Agustus masih saja gagal menentukan penerima. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah ada kesengajaan agar Rp50 miliar anggaran itu dikembalikan ke kas negara, atau dialihkan ke program lain yang tidak signifikan bagi rakyat?” katanya.
Jika dana publik sebesar itu gagal terserap, sesungguhnya ada persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan setiap rupiah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pembatalan proyek vital seperti rumah sakit dan rumah layak huni adalah bentuk kelalaian, jika bukan pelanggaran, terhadap amanat konstitusi.
Bagi TTI, bola tanggung jawab kini ada di tangan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem. Sebagai kepala pemerintahan, ia tidak bisa hanya melempar persoalan ini ke pejabat teknis. Gagalnya proyek besar yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat adalah kegagalan politik sekaligus moral. “Mualem harus mengevaluasi bawahannya, bukan membiarkan pola lama berulang. Jangan hanya pengadaan barang yang banyak untungnya dilaksanakan cepat, sementara proyek untuk rakyat justru gagal,” tegas Nasruddin.
Kritik ini semakin relevan jika melihat data serapan anggaran Pemerintah Aceh beberapa tahun terakhir yang kerap rendah pada sektor kesehatan dan perumahan. Ironisnya, di sisi lain, proyek pengadaan dengan margin keuntungan besar justru cenderung berjalan lancar. Pola ini menguatkan dugaan bahwa birokrasi pemerintah lebih responsif terhadap proyek yang menjanjikan keuntungan dibandingkan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi hak rakyat.
Di tengah situasi ini, TTI menuntut transparansi penuh dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yaitu Sekda Aceh. Publik berhak tahu mengapa pembangunan rumah sakit dan ratusan rumah miskin bisa batal, sementara anggaran sudah tersedia. Apalagi, pembatalan dilakukan di saat kebutuhan pelayanan kesehatan dan perumahan rakyat semakin mendesak.
Kegagalan ini bukan sekadar catatan administratif, tetapi juga soal akuntabilitas politik. Pemerintah Aceh, terutama Gubernur Mualem, tidak bisa sekadar berlindung di balik alasan teknis. Ia harus menanggung tanggung jawab penuh sebagai pemimpin politik yang dipilih rakyat. Tanpa langkah korektif segera, publik akan terus kehilangan kepercayaan, dan legitimasi Pemerintah Aceh semakin rapuh.(RIL)








