Home » Ekonomi » Respon Cepat Bupati Mirwan Diacungi Jempol, GerPALA Minta Evaluasi Distributor Nakal Pupuk Bersubsidi di Aceh Selatan

Respon Cepat Bupati Mirwan Diacungi Jempol, GerPALA Minta Evaluasi Distributor Nakal Pupuk Bersubsidi di Aceh Selatan

IMG-20241210-WA0006

ACEH SELATAN- Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) mendukung sepenuhnya langkah Bupati Aceh Selatan H Mirwan MS untuk melakukan tindakan tegas dan kongkret untuk mengstabilkan harga pupuk bersubsidi di Aceh Selatan.

“Respon cepat dan ketegasan Bupati Aceh Selatan H Mirwan MS menanggapi keluhan masyarakat petani terkait penjualan harga pupuk diatas HET tersebut patut diacungi jempol. Ini membuktikan bahwa Bupati Aceh Selatan benar-benar komit memajukan sektor pertanian sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional,” ungkap Koordinator GerPALA, Fadhli Irman, Sabtu 5 Juli 2025.

Menurut GerPALA, penjualan pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan adalah bentuk penjajahan era modern terhadap petani. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan memang diperlukan ketegasan untuk menindaknya.

“Tak mungkin ada asap kalau tidak ada api, tak mungkin harganya tinggi jika tak ada permainan harga dalam hal ini. Jika pengecekan menebus pupuk subsidi dengan harga yang tinggi di distributor maka tentunya petani juga mendapatkan harga tinggi dari pengecer. Jadi, ini menunjukkan adanya permainan harga yang begitu memprihatinkan dan mesti diberikan sanksi tegas, bisa saja penjualan pupuk subsidi diatas HET ini sudah berlangsung lama namun baru terbongkar saat ini,” ujarnya.

Irman menegaskan, setidaknya ada 2(dua) hal yang perlu dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan melalui Plt Sekda. Pertama, mengevaluasi kembali kinerja tim pengawas pupuk dan pestisida (TP3) kabupaten Aceh Selatan yang selama ini terkesan molor dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Selanjutnya, kata Irman, Pemkab Aceh Selatan harus mengevaluasi kembali distributor pupuk bersubsidi di Aceh Selatan. “Harus ada evaluasi dan sanksi, bisa saja dengan pencabutan izin atau kerjasama dengan perusahaan distributor yang menangani pupuk bersubsidi di Aceh Selatan,”ucapnya.

GerPALA mendukung sepenuhnya Pemkab Aceh Selatan dalam hal membela dan memperjuangkan hak-hak rakyatnya. “Sanksi tegas dari Pemkab Aceh Selatan terhadap distributor pupuk bersubsidi yang nakal adalah bentuk komitmen tegas dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Kita berharap komitmen Bupati Aceh Selatan membela rakyatnya tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin oleh jajarannya,” ujarnya.

Irman menyebutkan, harga pupuk bersubsidi tetap harus merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024. Jika ada kios atau distributor yang menjual melebihi HET maka harus diberikan sanksi tegas.

Lanjut Irman, HET pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025 yakni pupuk urea Rp2.250 per kilogram, pupuk NPK Rp2.300 per kilogram, pupuk NPK khusus kakao Rp3.300 per kilogram, dan pupuk organik Rp800 per kilogram. Namun, di Aceh Selatan petani justru harus menebus uang sebesar pupuk urea sekitar Rp125.000, sedangkan NPK Rp130.000 per sak.

“Jadi, selama ini petani kita harus menebus harga pupuk subsidi yang begitu tinggi, ini sangat disayangkan. Kami minta Bupati Aceh Selatan mengevaluasi semua distributor pupuk subsidi nakal di Aceh Selatan tanpa terkecuali,” tegasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…