Home » Nasional » Rektor USK Hadiri Penyerahan SK Hutan Adat Aceh oleh Presiden Jokowi

Rektor USK Hadiri Penyerahan SK Hutan Adat Aceh oleh Presiden Jokowi

Jakarta– Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof Dr Ir Marwan, Ketua Pusat Riset Hukum, Islam dan Adat (PR-HIA) USK Dr. Azhari, SH, MCL, MA, Dewan Pakar Pusat Riset/Tenaga Ahli Menteri ATR Dr. M. Adli Abdullah, M.CL, Sekretaris PR-HIA Dr. Teuku Muttaqin Mansur, MH sekaligus Ketua Tim Peneliti Hutan Adat USK/anggota tim terpadu (Timdu) verifikasi teknis hutan adat, atas undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr Ir Bambang Hendroyono, MM menghadiri penyerahan Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat Aceh oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada delapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mukim pada puncak acara Festival LIKE 2023 yang digagas oleh KLHK yang digelar di Arena Stadion, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (18/09/2023).

Semua yang hadir terlihat cukup senang dan bersemangat menyaksikan detik-detik penyerahan SK tersebut oleh Presiden Jokowi. Ini sejarah penting perjuangan Masyarakat Hutan Adat (MHA) di Aceh untuk mendapatkan kepastian hak atas hutan adatnya secara formal.

” Alhamdulillah, USK dapat berperan dalam membuka kotak Pandora sumbatan penetapan hutan adat yang dihadapi MHA selama lebih kurang tujuh tahun lamanya. Saya mengapresiasi semua pihak yang terlibat ikut mendorong penetapan hutan adat ini, kata Marwan yang duduk tepat dibelakang delapan imum mukim dan para pendamping, di sisi sebelah kanan panggung utama.

Marwan menambahkan, selain adanya peran penting tim peneliti PR-HIA, peran para pendamping (Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, Aceh Green Conservation), Pemerintah Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Pidie, Kabupaten Biruen, dan Kabupaten Aceh Jaya, Majelis Adat Aceh Provinsi dan Kabupaten, Imum Mukim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, cerdik pandai di delapan MHA, insan pers dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu turut mendorong hadirnya hutan adat di Aceh.

Marwan juga mengapresiasi peran strategis Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar dalam upaya percepatan penetapan hutan adat. “PYM Wali Nanggroe ikut merekomendasikan secara resmi ke Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) setelah menerima hasil kajian tim PR-HIA USK yang difasilitasi oleh staf khusus Wali Nanggroe. Selain menerima tim kajian dan tim KLHK untuk berdiskusi dengan Wali di Meuligoe, PYM Wali Nanggroe secara resmi juga telah mendukung penuh usulan penetapan hutan adat melalui surat nomor 291/206 tertanggal 21 Desember 2022 yang ditujukan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita sangat mengapresiasi peran Wali Nanggroe tersebut,” ujar rektor kampus jantong hatee rakyat Aceh itu disela-sela mengikuti kegiatan penyerahan SK penetapan hutan adat tersebut yang dihadiri oleh 16 ribuan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

Marwan juga mengucapkan selamat secara langsung kepada delapan mukim usai menerima SK penetapan hutan adat dari Presiden.

“Selamat kepada bapak-bapak Imum Mukim atas penetapan ini, kami berharap hutan adat tersebut dapat terus lestari, berkelanjutan dan dapat meningkatkan ekonomi MHA itu sendiri,” tandasnya.

Sementara Ketua PR-HIA USK Dr. Azhari, SH, MCL mengatakan, setelah terbit SK penetapan hutan adat ini, maka tugas ke depan masih cukup berat, yakni bagaimana mengisi dan melanjutkannya agar memberikan hasil maksimal.

“Kami dari PR-HIA siap mendampingi serta menjembatani dengan berbagai stakeholders lain, agar legalisasi hutan adat ini dapat menjadi model dalam meningkatkan perekonomian MHA dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan hukum adat. “Penguatan kelembagaan mukim, koordinasi dengan kelembagaan gampong, dan stakeholders terkait lainnya penting segera dilakukan setelah penetapan ini. Kami siap menjembatani untuk kemaslahatan bersama”, demikian kata Azhari yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Senat Akademik USK itu. []

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…