Home » Pendidikan » Ratusan Tenaga Honorer Datangi Kantor DPRK Subulussalam

Ratusan Tenaga Honorer Datangi Kantor DPRK Subulussalam

InShot_20240325_135052254

SUBULUSSALAM_ Ratusan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, berbondong-bondong mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kebupaten setempat, untuk beraudensi. Ini tuntutannya, Senin, 25 Maret 2024.

Pasalnya, Pemko Subulussalam, merupakan salah satu daerah yang tidak mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tidak terima dengan hal tersebut, ratusan tenaga honorer mendatangi gedung DPRK. 

Sebagaimana diketahui, program pengangkatan honorer di seluruh daerah di Indonesia menjadi PPPK merupakan salah satu amanat yang tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, bahwa terkait penataan tenaga honorer tersebut wajib diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2024.

Kemudian tenaga honorer ini mendapat kabar, pada tanggal 13 Maret 2024 yang lalu, melalui media live streaming yang menyiarkan rapat kerja komisi II DPR RI dengan menteri PAN RB dan Kepala BKN, disebutkan ada 14 daerah di Indonesia tidak mengusulkan formasi PPPK ke Kemenpan RB. Berdasarkan hipotesis tenaga honorer tersebut, Subulussalam salah satu dari yang 14 daerah itu.

Jika demikian itu benar, tentunya merupakan sebuah berita buruk bagi generasi Kota Subulussalam yang mempunyai harapan akan kepastian masa depan, dan sudah berkorban mengabdi secara tulus kepada daerah, kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut melalaui UU, seakan di racuni mati oleh Pemda Subulussalam akan nafas kehidupan masa depan mereka sebagai tenaga honorer. Tanpa menyebut alasan dan kenyataanya.

Dengan itu, tenaga honorer ini berpesan, sebagai orang yang tidak ingin ribut dan profesional, izinkan kami melakukan audiensi kepada Pimpinan DPRK Beserta BANGGAR DPRK untuk mempertanyakan duduk perkara atas persoalan tersebut. Tertanda, Siti Arniman S.Pd.I selaku koordinator.

Disana, para honorer ini disambut oleh Ketua Komisi A, Samiun Jabat, Setwan, dan Sekda Kota Subulussalam.

Samuin Jabat mengatakan, akan mendukung sepenuhnya terhadap tenaga honorer yang ada di Kota Subulussalam agar Pemko Subulussalam mengusulkan pengangkatan tenaga honor menjadi PPPK yang sebagai mana di atur dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.

Dikutib, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, H Sairun S.Ag menyebutkan, dalam waktu dekat ini Pemko Subulussalam akan berkoordinasi langsung ke Menpan RB terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

Paling lambat, di ucapkannya, dia akan menyampaikan kabar gembira kepada masyarakat khususnya kepada tenaga honorer terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK di bulan Ramadhan ini. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…