Home » Aceh » Rakyat Dihimbau Tolak Bujuk Rayu UNHCR dan Pemerintah untuk Terima Rohingya

Rakyat Dihimbau Tolak Bujuk Rayu UNHCR dan Pemerintah untuk Terima Rohingya

IMG-20231219-WA0006

BANDA ACEH- Kehadiran Rohingya di Aceh dalam jumlah besar dikhawatirkan akan menjadi bencana sosial bagi masyarakat Aceh. Untuk itu, masyarakat Aceh diminta lebih selektif, menolak bujuk rayu baik dari UNHCR maupun pihak tertentu. Persoalan imigran Rohingya bukan lagi bicara kemanusiaan melainkan ancaman dimasa hadapan.

“Kami menghimbau masyarakat, persoalan imigran Rohingya ini tidak lagi bicara kemanusiaan tetapi seakan-akan ada misi memanfaatkan sisi kemanusiaan rakyat Aceh untuk kepentingan misi UNHCR sebagai lembaga internasional yang beroperasi dibidang penanganan imigran. Untuk itu, masyarakat Aceh harus berani menolak segala bujuk rayu baik itu dari pihak UNHCR bahkan Pemerintah Aceh yang sifatnya untuk penerimaan Rohingya di Aceh,” ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA) Ariyanda Ramadhan dalam rilisnya Selasa, 19 Desember 2023.

Menurutnya, ada indikasi dari pihak tertentu membujuk masyarakat lokal Aceh menerima Rohingya dengan iming-iming bantuan.

“Jadi rakyat Aceh harus lebih selektif, jangan sampai karena bujuk rayu tersebut justru kita menerima hadirnya persoalan baru di masyarakat. Apalagi kondisi sosial ekonomi Aceh saat ini sedang tidak baik-baik saja bahkan tingkat kemiskinan Aceh masih tertinggi di Sumatera,”ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, persoalan perdagangan manusia (human trafficing), penistaan kearifan lokal Aceh hingga berbagai konflik sosial antara masyarakat dengan imigran Rohingya selama ini hanyalah awal mula dari masalah besar yang akan dihadapi rakyat Aceh ke depannya. 

“Untuk itu harus diantisipasi dari awal, dan masyarakat Aceh harus lebih tegas menolak kehadiran imigran Rohingya di Aceh, jika tidak maka kedatangan Rohingya ke Aceh semakin tidak terbendung karena pihak-pihak di belakang mereka merasa berhasil memanfaatkan sisi kemanusiaan orang Aceh,” sebutnya.

Belum lagi kondisi anggaran daerah baik provinsi Aceh maupun kabupaten/kota yang semakin mengecil pasca menurunnya jumlah dana otonomi khusus, jangankan untuk menangani persoalan baru seperti imigran Rohingya bahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan pembangunan Aceh sendiri belum memadai. 

“Sampai kapan UNHCR akan talangi kebutuhan imigran Rohingya di Aceh, tentunya tidak akan lama. Lalu selebihnya otomatis bebannya akan menjadi persoalan daerah dan masyarakat, apalagi selama ini saja sudah terbukti UNHCR tak mampu untuk mengatasi, belum lagi nanti” katanya.

GeMPA secara tegas meminta agar masyarakat Aceh menolak kehadiran UNHCR dan imigran Rohingya hingga mereka tak lagi menjadikan Aceh sebagai sasaran empuk target pendaratan dan pemanfaatan. 

Selain itu, Gempa juga mengecam keras elit politik Aceh yang membela imigran Rohingya dan UNHCR.

” Kami imbau rakyat Aceh untuk mengecam keras elit politik yang lebih peduli Rohingya ketimbang nasib dan masa depan rakyatnya. Itu jangan pula jangan sampai ada DPR yang sudah seperti Dewan Perwakilan Rohingya (DPR) ynag membangun pencitaan dengan isu kemanusiaan, namun malah mengorbankan rakyatnya, ” pungkasnya. (Ril)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…