Aceh Tenggara— Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kembali menjadi perhatian. Di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat, gapura di kawasan Kantor Bupati justru dibongkar untuk dibangun kembali.
Pantauan di lokasi, gapura atau pagar kawasan Kantor Bupati Aceh Tenggara yang sebelumnya berdiri telah dibongkar. Aktivitas pekerjaan pembangunan terlihat berlangsung di kawasan tersebut, Senin (14/9/26).
Pembangunan itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, seberapa mendesak pembangunan gapura baru ketika masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang belum tuntas?
Perhatian masyarakat bukan semata-mata terhadap pembangunan gapura. Persoalan yang lebih besar adalah menyangkut skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
Masyarakat tentu tidak anti terhadap pembangunan. Kantor pemerintahan yang tertata, indah dan representatif merupakan hal positif.
Namun, ketika di sisi lain masih ditemukan jalan rusak, fasilitas umum yang membutuhkan perhatian hingga rumah warga yang tidak layak huni, kebijakan pembangunan fasilitas baru di pusat pemerintahan dinilai wajar jika dipertanyakan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi Gapura Stadion H. Syhadat. Bangunan tersebut sebelumnya telah dikeluhkan karena mengalami kerusakan dan terlihat lapuk.
Lokasinya yang berada di kawasan perkotaan dan mudah terlihat dari jalur utama membuat kondisi tersebut menjadi bagian dari wajah Kabupaten Aceh Tenggara.
Ironisnya, ketika gapura stadion masih menjadi persoalan, gapura di kawasan Kantor Bupati kini justru dibongkar untuk pembangunan baru.
Pertanyaan masyarakat serhana, mengapa fasilitas yang rusak belum mendapat perhatian optimal, sementara fasilitas yang masih berdiri justru dibongkar
Selain persoalan gapura, sejumlah ruas jalan di kawasan perkotaan Aceh Tenggara juga masih ditemukan dalam kondisi berlubang dan membutuhkan penanganan.
Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena jalan merupakan fasilitas publik yang langsung bersentuhan dengan aktivitas masyarakat setiap hari.
Di Kecamatan Lawe Bulan, misalnya, masih terdapat masyarakat yang disebut tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni.
Kondisi tersebut tentu membutuhkan perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar dan kelayakan hidup masyarakat.
Karena itu, muncul pertanyaan mengenai arah prioritas pembangunan, apakah anggaran daerah sudah ditempatkan pada kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat?
Perhatian terhadap kebijakan pemerintah daerah juga sebelumnya muncul terkait sejumlah program yang dibebankan melalui Dana Desa tahun 2025, di antaranya program pemberantasan narkoba, literasi atau buku desa serta pembibitan kakao.
Program tersebut menjadi perbincangan karena sebagian pihak mempertanyakan dasar, mekanisme dan urgensinya bagi masing-masing desa.
Jika program tersebut merupakan kebijakan pemerintah kabupaten, masyarakat tentu berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, besaran anggaran serta alasan program tersebut menggunakan Dana Desa.
Sebab, desa juga memiliki banyak kebutuhan mendesak seperti pembangunan jalan, drainase, fasilitas umum dan pelayanan dasar masyarakat.
Transparansi menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
Humas LSM KOREK Aceh turut menyoroti pembangunan gapura tersebut. KOREK menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan pembangunan apabila memang memiliki dasar teknis dan urgensi yang jelas. Namun, jika pembangunan hanya berorientasi mempercantik kawasan pemerintahan, sementara persoalan mendasar masyarakat masih menunggu penanganan, kebijakan tersebut dinilai patut dipertanyakan.
“Kalau memang pembangunan gapura tersebut memiliki urgensi dan dasar teknis yang jelas, silakan pemerintah menjelaskan kepada masyarakat. Tetapi kalau hanya untuk mempercantik kawasan, sementara jalan rusak dan rumah tidak layak huni masih menjadi persoalan, tentu kebijakan itu patut dipertanyakan,” ujar Humas LSM KOREK Aceh.
Humas LSM KOREK Aceh juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terbuka mengenai nilai anggaran, sumber dana, dasar perencanaan, pelaksana pekerjaan serta tujuan pembangunan gapura tersebut.
Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan berdasarkan perencanaan dan skala prioritas yang jelas.
Pembangunan gapura bukan persoalan jika memang telah melalui perencanaan, penganggaran dan kajian kebutuhan yang sesuai aturan.
Namun, masyarakat juga berhak mempertanyakan kebijakan pemerintah ketika melihat masih banyak persoalan di luar kawasan perkantoran.
Wajah pusat pemerintahan boleh dibuat semakin indah. Tetapi, jangan sampai keindahan itu berhenti di balik pagar kantor.
Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa bagus kawasan perkantoran terlihat, melainkan seberapa besar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Tenggara H.M. Salim Fakhry SE MM, publik berharap setiap pembangunan dapat dijelaskan secara terbuka, termasuk mengenai urgensi dan sumber anggarannya.
Pada akhirnya, masyarakat hanya ingin memastikan satu hal, uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat.
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, konfirmasi terkait pembangunan gapura baru tersebut telah dilakukan kepada Bupati Aceh Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Namun hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.








