BANDA ACEH – APBA Tahun Anggaran 2023 adalah preseden buruk yang begitu merugikan rakyat Aceh. Pasalnya dari Rp. 3,9 Triliun dana otsus Aceh, setelah dibagi 60:40 dengan pemerintah kabupaten/kota, lebih dari setengah anggaran tersebut yakni sekitar Rp 1,6 Triliun uang rakyat Aceh harus disedot untuk memenuhi anggaran pokir dewan, sehingga pada tahun 2023 ini hampir saja JKA dihentikan dan rakyat menjadi korban, karena keserakahan para wakil rakyat di parlemen Aceh dalam menyedot anggaran.
“Sudah lebih Rp 103 Triliun dana otsus Aceh itu digelontorkan pemerintah pusat sejak belasan tahun silam, tapi apa hasilnya untuk rakyat. Tak lebih dari peringkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Hal ini dikarenakan uang yang semestinya diperuntukkan untuk rakyat Aceh hanya dinikmati oleh segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat,” ungkap Ketua Aliansi peduli rakyat Aceh (APRAH) Saiful Mulki, Jum’at 8 Desember 2023.
Menurut Mulki, selama ini kesannya pokir DPRA itu hanya diperuntukkan untuk tim, untuk pengusaha tertentu bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang belum tentu bermanfaat untuk rakyat. “Event sana sini, publikasi sana sini, proyek sana-sini yang kegiatannya seakan terkesan pesanan pihak tertentu demi mengolah pundi-pundi saja bagi pihak tertentu. Bahkan sangat sering pula ditemukan pokir DPRA yang berada di luar dapil nya, itu pokok pikiran siapa, pokok pikiran hantu? Kita rakyat selama ini hanya jadi jualan politik elit saja, padahal kenyataannya anggaran yang besar hingga triliunan rupiah itu sangat kecil dipergunakan untuk benar-benar kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan, dari sekian Triliun uang yang disedot untuk Pokir DPRA setiap tahunnya itu berapa banyak sudah pedagang kecil, petani, nelayan yang berhasil diberdayakan. Lalu, berapa banyak industri hilirasi dan produk-produk daerah yang dikembangkan. “Anggarannya besar, peruntukannya tak jelas apalagi indikator capaiannya. Demi masa, sesungguhnya rakyat Aceh sudah merugi sekian lama atas tindakan elit-elit yang tak peduli nasib rakyatnya namun selalu menjual nama rakyat untuk kepentingan pribadinya,” katanya.
Mulki juga mengaku prihatin, jika APBA 2024 disahkan melalui qanun maka nasib JKA yang menjadi harapan rakyat kecilpun ikut kembali terancam. “Pada tahun 2024, anggaran otsus Aceh itu hanya Rp. 3,3 T lagi, setelah dibagi 40% sekitar Rp 1,32 Triliun lebih untuk pembangunan di kabupaten/kota, tersisa sekitar Rp. 1,98 T lagi. Jika Pokir disahkan melalui qanun dan Pokir dewan kembali diakomodir maka jangankan untuk JKA untuk bayar utang tunggakan JKA Rp. 480 M lagi itupun pemerintah Aceh akan kesulitan. Makanya, kita rakyat kecil ini meminta pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri untuk hadir bersama rakyat Aceh mendukung pengesahan APBA 2024 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) guna menyelamatkan uang rakyat Aceh,” tegasnya.
Perlu kita ingat, persoalan rakyat Aceh itu bukan hanya persoalan 81 orang dewan incumben yang akan berlaga di Pemilu 2024 saja.
“Hari ini banjir dimana-mana, ternyata dewan pun tak selama ini sangat minim meletakkan pokirnya untuk kebutuhan penanganan banjir. Hal ini kan sudah dibongkar sendiri oleh dewan dalam Paripurna, ketika ada SKPA yang memohon agar dewan untuk meletakkan pokirnya untuk penanganan banjir, bukan sebatas antar indomie dan aqua gelas sembari selfie ketika masyarakat berduka,” bebernya.
Menurut Mulki, saat ini keberanian Pj Gubernur Aceh untuk menyelamatkan uang rakyat menjelang tahun politik 2024 sangat diperlukan. Dan rakyat juga sangat berharap agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri mendukung langkah tersebut. Sehingga, wakil pemerintah pusat di Aceh yakni Pj Gubernur tidak dijadikan alat pemuas kebutuhan dewan belaka.
“Jangan gentar Pak Pj Gubernur, apapun trik yang dilakukan oleh segelintir elit Aceh Bapak harus tetap komit Selamatkan JKA, Selamatkan uang rakyat. Masalah ini menjelang pemilu dan kebutuhan dewan incumben tinggi, bahkan mungkin bisa saja ada yang sudah duluan tarik fee pokir untuk kampanye, semua itu bukan untuk kepentingan rakyat Aceh. Rakyat Aceh butuh ketegasan pemimpin Aceh, jangan sampai JKA dan rakyat Aceh jadi korban hanya karena harus mengakomodir kavling kue anggaran buat pihak tertentu,” harapnya. (Ril)








