Home » Uncategorized » PWA Kecam Keras Spanduk Kebencian Serang Ketua Golkar Aceh di Banda Aceh, Minta Pelaku Segera Ditangkap

PWA Kecam Keras Spanduk Kebencian Serang Ketua Golkar Aceh di Banda Aceh, Minta Pelaku Segera Ditangkap 

IMG-20260421-WA0062

Presentatif.Com || Banda Aceh– Pengurus Persatuan Wartawan Aceh (PWA) melontarkan kecaman keras terhadap aksi pemasangan spanduk provokatif yang menyasar Ketua DPD I Partai Golkar Aceh sekaligus Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, di Kota Banda Aceh. Aksi tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan indikasi serangan terorganisir yang berpotensi melanggar hukum dan merusak iklim demokrasi.

Spanduk-spanduk bernada tajam yang ditemukan di sejumlah titik strategis itu diduga dipasang secara sistematis pada malam hari oleh pihak tak dikenal. Narasi yang tertuang di dalamnya mengandung unsur ujaran kebencian, menyerang kehormatan pribadi, serta berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

Ketua PWA Aceh Tenggara, M. Noval, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang tidak bisa ditoleransi.

“Ini bukan kritik yang sehat, tetapi serangan yang mencederai etika publik dan berpotensi melanggar hukum. Pemasangan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang menunjukkan adanya niat jahat dan upaya menghindari tanggung jawab,” tegas M Noval dalam keterangan tertulisnya Selasa (21/4/26) 

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal PWA Aceh Tenggara, Adi Pasir, menilai pola pemasangan yang serentak di berbagai titik mengindikasikan adanya skenario terencana, bukan aksi spontan.

“Kami menduga kuat ada aktor intelektual di balik ini. Pelaku lapangan hanyalah eksekutor. Aparat harus berani membongkar siapa dalang sebenarnya,” ujarnya.

PWA menegaskan, muatan dalam spanduk tersebut secara jelas mengandung unsur ujaran kebencian dan serangan terhadap kehormatan serta privasi seseorang. Dalam perspektif hukum, tindakan itu berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik, serta Pasal 28 ayat (2) yang mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan fitnah, yang secara tegas melindungi kehormatan dan reputasi seseorang dari serangan yang tidak berdasar.

PWA mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Banda Aceh dan Polda Aceh, untuk bertindak cepat dan tegas. Pengusutan diminta tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi harus menelusuri hingga ke aktor intelektual yang diduga menjadi dalang di balik aksi tersebut.

“Periksa seluruh rekaman CCTV di titik-titik pemasangan, telusuri pergerakan pelaku, dan ungkap jaringan di belakangnya. Jangan sampai kasus ini dibiarkan mengambang tanpa kejelasan,” tegas Adi Pasir 

Lebih lanjut, PWA mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan dalih untuk menyebarkan kebencian atau melakukan serangan personal. Kritik harus disampaikan secara terbuka, beretika, dan bertanggung jawab, bukan melalui cara-cara provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang belum tentu benar, serta tetap menjaga kondusivitas dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan penyelidikan. Namun desakan publik terus menguat agar kasus ini segera diusut tuntas, demi menjaga marwah hukum serta mencegah praktik-praktik kotor yang mencederai ruang publik di Aceh. (Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…