ACEH BARAT_ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, akan melakukan wacana sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terkait Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Meulaboh dengan perusahaan swasta, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Kurdi mengatakan baru-baru ini pihaknya sudah melakukan sonding sistem KPBU tersebut untuk bisa bekerjasama dengan Perumda Tirta Meulaboh.
“Kita sudah coba sonding dengan perusahaan swasta pada waktu lalu terkait distribusi dan kualitas air, dengan sistem Operation Maintenance (OM),”ujar Kurdi kepada Presentatif, Minggu, 3 Agustus 2024.
Kurdi mengaku dirinya telah bertemu dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), PII, kementerian keuangan dan kemitraan dalam negeri di Jakarta.
“Pada saat di Jakarta kami meminta untuk di fasilitasi wawancara dengan 4 Simpul KPBU (Kemenkeu, Kemendagri, PII, Bappenas),” Sebut Kurdi.
Kata Kurdi, KPBU tersebut berdasarkan peraturan presiden nomor 38 tahun 2015, kemudian peraturan kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 7 tahun 2023 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta.
“Saya yakin dengan adanya pengelolaan yang dibantu oleh pihak dari perusahaan swasta akan lebih baik kedepannya perusahaan Tirta Meulaboh,”tutup Kurdi.
Berita sebelumnya, perusahaan Listrik Negara (PLN) putuskan aliran listrik ke sejumlah fasilitas PDAM Tirta Meulaboh, karena belum membayar tunggakan listrik selama sembilan bulan.
Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Meulaboh, Yandri Doni mengatakan pemutusan aliran listrik hanya sementara yang dilakukannya mulai Jumat (2/8).
“Iya perusahaan BUMD sedang menunggak, udah sembilan bulan menunggaknya” kata Yandri.||Alfianpasee







