ACEH TENGGARA— Dugaan persoalan dalam proyek revitalisasi SD Istiqomah Pulo Piku, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2025, menjadi perhatian publik setelah kondisi hasil pekerjaan beredar luas di media sosial. LSM KOREK Aceh mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Ketua LSM KOREK Aceh, Irwansyah Putra, mengatakan proyek pembangunan sekolah yang dibiayai uang negara tidak boleh menyisakan keraguan di tengah masyarakat. Menurut dia, setiap dugaan ketidaksesuaian harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, bukan dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan.
“Ketika masyarakat mempertanyakan kualitas hasil revitalisasi dan kondisinya menjadi viral, APH tidak boleh hanya menjadi penonton. Negara harus hadir memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar menghasilkan bangunan yang layak dimanfaatkan,” kata Irwansyah, Kamis (9/7/2026).
Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan KOREK, organisasi tersebut menilai terdapat sejumlah kondisi yang perlu diuji melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang. KOREK juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Selain kualitas bangunan, KOREK menyoroti dugaan belum berfungsinya sejumlah fasilitas, termasuk toilet sekolah. Menurut organisasi itu, apabila dugaan tersebut benar, maka kondisi tersebut perlu segera diperbaiki karena menyangkut hak peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, sehat, dan layak.
Irwansyah menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap pekerjaan wajib memenuhi spesifikasi teknis dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
“Kalau hasil pemeriksaan nantinya menyatakan pekerjaan sudah sesuai aturan, sampaikan kepada publik. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, proses hukumnya juga harus dilakukan secara terbuka tanpa pandang bulu. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara bergantung pada transparansi dan penegakan hukum,” pungkasnya.








