Home » Aceh » PT SPT Tuai Kontroversi, DPR Subulussalam akan Gelar RDP

PT SPT Tuai Kontroversi, DPR Subulussalam akan Gelar RDP

IMG-20240525-WA0010

SUBULUSSALAM _ Perkebunan kelapa sawait milik Perseroan Terbatas Sawit Panen Terus (PT.SPT) di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, saat ini meuai kontroversi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat, akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pasca berkembangnya kabar terkait PT SPT yang bergerak di perusahaan perkebunan sawit ini, dalam minggu ini komisi A akan menggelar RDP dan memanggil seluruh pihak yang berkaitan.

“Pemanggilan ini langsung kita agendakan, dalam minggu ini pihak PT SPT dan seluruh yang berkaitan akan segera kita panggil,” Ujar Dolly S Cibro, Wakil Ketua Komisi A kepada Presentatif saat di konfirmasi via Whatsapp, Sabtu, 25 Mei 2024.

Nantinya, dalam pelaksana RDP di Gedung DPR Kota Subulussalam, bila DPR menemukan hal-hal yang berbenturan dengan kearifan lokal, DPR melalui lintas komisi akan turun ke lapangan.

“Pada saat berlangsungnya RDP, apabila di temukan hal-hal yang berbenturan dengan aturan dan ke arifan lokal maka tidak menutup kemungkinan kita dari DPR lintas komisi akan turun ke lapangan,” jelas Dolly.

Diperkirakan, luasan lahan milik PT SPT tersebut, mencapai ribuan Hektare. Tepatnya pada awal tahun 2024 perusahaan itu melakukan land clearing untuk pembukaan dan penanaman kelapa sawit.

Atas aktivitas itu, menyebabkan Sungai Singgersing tercemar yang dipenuhi potongan ranting dan batang kayu yang turut hanyut dari hulu sungai. Kuat dugaan warga setempat, hal tersebut terjadi karena ulah PT SPT.

Kabarnya seperti yang disampaikan Ari, legalitas yang dimiliki PT SPT yang diperkirakan memiliki luas lahan mencapai 1.767,35 jektare itu, bukanlah Hak Guna Usaha (HGU) layaknya perusahaan, melainkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Saya pastikan legalitasnya SHM, bukan HGU. SPT ini merupakan investor dari luar daerah yang menguasai lahan di Sultan Daulat hingga ribuan hektare dalam jangka waktu seumur hidup,” kata Ari anggota DPR setempat. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…