Home » Daerah » PT.PSU Diduga Prank Pemda Aceh Selatan Terkait CRS, Begini Kata Koordinator For-PAS

PT.PSU Diduga Prank Pemda Aceh Selatan Terkait CRS, Begini Kata Koordinator For-PAS

IMG-20250128-WA0013

ACEH SELATAN – Beredar surat pernyataan yang ditanda tangani komisaris utama PT.Pinang Sejati Utama (PSU) Tommy Ciputro terkait komitmen perusahaan tersebut kepada pemerintah kabupaten Aceh Selatan.

Salah satu poin dari surat penyataan tersebut adalah pihak PT.PSU mengupayakan memberikan sebahagian CSR kepada Pemda Aceh Selatan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta) per tahun dengan metode pembayaran cicilan sebesar

Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta) per bulan dalam waktu 10 (sepuluh) bulan.

Lalu pada point berikutnya, bahwa apabila PT Pinang Sejati Utama tidak menjalankan komitmen yang telah di buat maka PT Pinang Sejati Utama bersedia menerima sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut ditanda tangani pada tanggal 03 Januari 2024.

“Bahwa dari komitmen dalam bentuk surat pernyataan yang berdasarkan hukum tersebut realisasinya sampai pada saat ini awal tahun 2025 tidak ada satu bulanpun sebahagian dari dana yang dijanjikan di bayar oleh pihak perusahaan PT PSU kepada pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan” kata koordinator For-PAS T.Sukandi Selasa 29 Januari 2025.

” Maka adakah kata yang lebih tepat kita katakan pada PT PSU selain dari pada kata biadab,” sambung T.Sukandi.

Lebih lanjut, T.Sukandi menjelaskan jika pemerintah saja mereka tipu dan bohongi konon lagi dengan masyarakat biasa dan tentu di pastikan tenaga kerja merekapun akan mereka jadikan budak sebagai kuli-kuli yang bekerja di perusahaan mereka.

“Solusi yang saya tawarkan ambil alih kegiatan mereka itu lalu serahkan pada BUMD (boleh saja bahan baku di produksi oleh koperasi-koperasi BUMG) maka dengan memberdayakan perusahaan daerah yang bekerja sama dengan koperasi BUMG (kegiatan itu mesti di kelola dengan manajemen modern dan profesional) harapan kita Aceh Selatan akan dapat lebih baik keadaannya bila dibandingkan dengan keadaan sekarang ini,” sebut T.Sukandi.

T.Sukandi menambahkan, apabila solusi ini dapat di jalankan dengan baik dan profesional maka di pastikan Aceh Selatan akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daeranya, menyerap tenaga kerja yang akan mengurangi pengangguran dan tentu dengan sendirinya akan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil

“Dengan demikian BUMD Aceh Selatan akan menjadi perusahaan daerah yang “Padat Karya” untuk menuju Aceh Selatan yang lebih baik kedepannya,” tutup T.Sukandi |HS

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…