Home » Pemerintah » PT PGE Kembali Sosialisasi Rencana Seismik di 13 Kecamatan di Aceh Utara

PT PGE Kembali Sosialisasi Rencana Seismik di 13 Kecamatan di Aceh Utara

IMG-20240202-WA0062

ACEH UTARA_ Manajemen perusahaan PT Pema Global Energi (PGE) kembali melakukan sosialisasi rencana kegiatan survei seismik 3D untuk mencari sumber-sumber gas alam baru di 13 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.

 Sosialisasi itu berlangsung di Oproom Kantor Bupati Aceh Utara di Landing Kecamatan Lhoksukon, Jumat, 2 Februari 2024, dan dibuka oleh Penjabat Bupati Dr Mahyuzar, MSi, melalui zoom meeting. Survei seismik 3D tersebut nantinya akan dilakukan dalam area seluas 240 Km2 dalam wilayah 13 kecamatan. Meliputi Kecamatan Tanah Pasir, Syamtalira Aron, Lapang, Meurah Mulia, Samudera, Lhoksukon, Nibong, Pirak Timu, Matangkuli, Syamtalira Bayu, Tanah Luas, Paya Bakong dan Cot Girek.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Pj Sekda Aceh Utara Dayan Albar, SSos. MAP, kepala Divisi Humas Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Radhi Darmansyah, FM Manager PT PGE Agung Widiantoro, pejabat dari Kodim 0103/Aceh Utara, dari Polres Aceh Utara, Polres Lhokseumawe, akademisi Politeknik Negeri Lhokeumawe, para Kepala OPD dalam jajaran Pemkab Aceh Utara, para Camat dan Kabag. 

Pj Bupati Mahyuzar saat membuka kegiatan itu antara lain mengatakan bahwa sosialisasi itu sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang rencana eksplorasi migas. 

“Setiap kegiatan eksplorasi migas yang dilakukan semuanya harus terbuka kepada masyarakat, bukan hanya terkait dengan kegiatan teknis eksplorasi, tapi juga terkait dengan pekerjaan lapangan yang hendaknya dapat menyerap potensi lokal secara optimal. Misalnya tentang pemanfaatan tenaga kerja lokal, baik tenaga kerja skill maupun non skill,” kata Mahyuzar.

Selain itu, kepada masyarakat yang berada di 13 kecamatan yang melingkupi area survei seismik 3D, Mahyuzar mengharapkan agar dapat mendukung pelaksanaan survei dimaksud. Untuk itu, manajemen PT PGE juga diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, baik aparatur desa maupun jajaran Muspika.

“Kami siap memberikan dukungan kepada PT PGE, tentu saja survei ini dilakukan dengan cara-cara yang mengikuti prosedur yang ada,” kata Mahyuzar.

FM Manager PT PGE Agung Widiantoro sebelumnya menjelaskan bahwa kegiatan usaha hulu migas (upstream) merupakan kegiatan usaha yang fokus pada pencarian (eksplorasi) dan produksi minyak dan gas bumi. Eksplorasi itu meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran. Kegiatan itu bertujuan untuk mencari cadangan migas baru.

Dikatakan, produksi gas alam di lapangan Arun secara alamiah mengalami penurunan, dengan estimasi akan habis total dalam 2 – 3 tahun ke depan. Sedangkan masa kontrak PT PGE di wilayah Blok B berlaku selama 20 tahun, yakni sejak 2021 hingga 2041. Untuk itu, diperlukan eksplorasi yang masif untuk menemukan cadangan migas yang baru, salah satunya melalui survei seismik. 

“Survei seismik yang dilakukan sebelumnya pada 2023 di wilayah Aceh Utara telah selesai dilaksanakan, dan didapat hasil yang memuaskan,” ungkap Agung Widiantoro.

Dikatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah regulasi terkait dengan rencana kegiatan seismik itu yang akan dimulai pada akhir Februari hingga akhir tahun ini. Disebutkan bahwa dalam melakukan survei seismik itu pihaknya tidak melakukan pembebasan lahan/tanah milik masyarakat. 

Hanya saja akan diberikan kompensasi jika terjadi kerusakan tanaman yang besarannya mengacu pada Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 500/806/2019 tentang Penetapan Nilai Kompensasi Atas Pemakaian Tanah, Tanaman Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan serta Benda Lain yang Ada di Atas Tanah dalam Rangka Kegiatan Survei Seismik 3D Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi dalam Kabupaten Aceh Utara.

Pj Sekda Aceh Utara Dayan Albar, SSos, MAP, menyambut positif diadakan sosialisasi rencana survei seismik 3D oleh manajemen PT PGE. Hal itu akan membuat publik menjadi lebih memahami terhadap proses seismik, sehingga dapat menghindari kemungkiman terjadinya kesalahpahaman di lapangan. 

“Niat baik kita ini semoga sukses dan dapat diterima dan dapat bermanfaat kepada masyarakat kita,” kata Dayan.

Sosialisasi itu juga dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak, sehingga nantinya tidak ada kendala di wilayah kerja. 

“Semua kendala-kendala akan mudah dikendalikan dan insyaAllah ini semua sangat terbuka. Apalagi sosialisasi ini juga akan dilakukan di tengah-tengah masyarakat nantinya,” kata Dayan lagi.[Reski]

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…