Home » Aceh » Proyek Rehab Puskesmas Dikerjakan Asal Jadi, Formaki Minta APH Lakukan Lidik

Proyek Rehab Puskesmas Dikerjakan Asal Jadi, Formaki Minta APH Lakukan Lidik

format-e1574357258504-689x420

ACEH SELATAN – Proyek rehab Puskesmas di Kecamatan Labuhan Haji dan Labuhan Haji Barat diduga dikerjakan asal jadi dengan pengawasan yang longgar dan lemah. Hal tersebut berdasarkan amatan dan hasil investigasi LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) beberapa waktu lalu.

Sebab, ditemukan adanya kejanggalan dan ketidak beresan dalam pengerjaan proyek fisik di Dinas Kesehatan yang berpotensi terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH) serta dapat menimbulkan kerugian negara.

” Hasil amatan kami dilapangan, rehab Puskesmas Labuhan Haji dan Labuhan Haji Barat hasil pengerjaanya sangat buruk,” kata Koordinator FORMAKI Ali Zamzami dalam rilis nya, Rabu 15 Januari 2024.

Lebih lanjut, Ali Zamzami menjelaskan, selain pengerjaan yang asal jadi dan berkualitas buruk, proyek rehab Puskesmas Labuhan haji juga terkesan tertutup untuk publik karena tidak ditemukan papan nama (plang proyek) dilokasi proyek yang merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang proyek tersebut untuk melakukan pengawasan publik.

“Adapun pengerjaan yang asal jadi itu sangat jelas terlihat pada pengerjaan bagian lantai keramik yang yang diduga ada yang bahan bekas alias bukan barang baru, pemasangan keramik juga tidak rapi bahkan ada bagian-bagian yang malah tidak didompul pada sambungan antara keramiknya, selain itu juga pada bekas pendompulan itu tidak dibersihkan, sisa dompul masih melekat tebal diseluruh lantai sehingga dikeluhkan oleh petugas di puskesmas tersebut yang disampaikan pada kami saat ditemui dan wawancarai dilokasi beberapa waktu yang lalu saat investigasi, demikian juga pada rehab bagian ruang apotik juga terlihat pengerjaan tidak maksimal yang sangat patut dilakukan pengusutan atas pelaksanaan proyek tersebut,” lanjut Ali Zamzami.

Ali Zamzami menambahkan, kondisi yang hampir sama juga terjadi pada proyek rehab Puskesmas Labuhan Haji Barat, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas kepada Formak saat dikonfirmasi mengatakan bahwa proyek tersebut belum selesai dilaksanakan karena masih ada yang bocor.

Begitu juga pada bagian atap ruang rawat inap banyak yang bocor, pengecatan dinding juga tidak ada, jendela dan kusen yang rusak tidak diganti dan pemasangan keramik juga tidak sempurna. Parahnya lagi, informasi yang diperoleh salah seorang petugas yang diwawancarai Formaki saat investigasi menyampaikan bahwa cat yang ada sekarang itu masih cat yang dilakukan saat akreditasi dulu dan bukanlah cat dari proyek rehab ini.

“Buruknya hasil pengerjaan oleh pihak kontraktor tentunya juga disebabkan oleh kinerja konsultan pengawas yang lemah dan patut dipertanyakan ada apa, sehingga hasil pengerjaan demikan buruk namun kok bisa lolos hingga terjadi serah terima (PHO), demikan juga peran PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan KPA di Dinkes Aceh selatan tersebut patut dipertanyakan dan dicurigai adanya kongkalikong dengan persekongkolan jahat yang dapat merugikan keuangan negara demi keuntungan pihak tertentu semata,” sebut Ali Zamzami.

Untuk itu, LSM FORMAKI mendesak pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Aceh selatan dan Kejari Tapaktuan untuk memberikan atensi serius dengan melakukan penyelidikan terhadap proyek di Dinas Kesehatan Aceh selatan tersebut dan pada semua paket proyek di Pemkab Aceh selatan, dan kami dari masyarakat selalu siap mendukung dan memberikan informasi serta bukti petunjuk atau bukti awal setiap indikasi yang ditemukan dari hasil monitoring dan investigasi yang kami lakukan.

” Kita meminta agar aparat penegak hukum bisa melakukan langkah langkah atensi terkait dengan dugaan proyek yang dikerjakan asal jadi di Kabupaten Aceh Selatan,” tutup Ali Zamzami.|HS

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…