Home » Daerah » Praktisi Hukum: KIP Subulussalam Salah Memahami Syarat Pencalonan Walikota

Praktisi Hukum: KIP Subulussalam Salah Memahami Syarat Pencalonan Walikota

SUBILUSSALAM_ Praktisi Hukum, Arianto SH mengatakan bahwa ketua komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam, salah memahami terkait persyaratan menjadi Kepala Daerah (Wali Kota) di Kota Subulussalam, Minggu, 18 Agustus 2024.

Dikatakannya, syarat tersebut merupakan orang Aceh, bukan penduduk Aceh.

“KIP Subulussalam, sudah salah memahami aturan ini,” ujarnya.

Pasalnya, ia melihat statemen ketua Komisioner KIP Subulussalam di media online yang menyatakan akan membuka pendaftaran untuk calon Walikota dan Wakil Walikota setempat.

Dikatakan, para calon harus memenuhi syarat yang diamanatkan dalam pasal 24 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016.

Menurut Arianto, KIP Subulussalam sudah salah memahami pasal tersebut, dengan mengatakan bahwa persyaratan pada pasal 24 huruf b Qanun Aceh no 12 Tahun 2016 yang menyatakan orang Aceh Cukup dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Kalau kita lihat dalam undang-undang Pemerintah Aceh no 11 tahun 2006 pada pasal 211 sudah didefinisikan secara jelas bahwa yang dimaksud adalah orang Aceh. Ialah, setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh. Baik yang ada di Aceh maupun diluar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh,” pungkasnya.

Ditambahkan Arianto, statemen Ketua Komisioner tersebut, jelas berbeda dengan definisi penduduk Aceh. Pembuktiannya cukup dengan KTP, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 212 dibawahnya.

Arianto juga menambahkan, agar KIP harus memperhatikan dalam persyaratan untuk menjadi kepala daerah di Aceh khususnya di Kota Subulussalam.

“Untuk menjadi kepala daerah di Aceh itu ya memang harus orang Aceh, makanya kalimat yang digunakan itu orang Aceh, bukan, Penduduk Aceh,” bebernya.

Masih dengan Arianto, berbeda hal nya kalau kita mencalonkan diri sebagai penyelenggara Pemilu cukup kita sebagai penduduk Aceh saja bisa untuk mencalonkan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 huruf B Qanun aceh No 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Aceh.

“Menurut saya, para Komisioner KIP harus nya mempelajari terlebih dahulu mengenai persyaratan pencalonan sebagaimana yang di isyaratkan pada pasal 24 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016. Karena Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga nya sendiri berbeda dengan daerah lain. Aceh telah diberikan kewenangan berdasarkan MOU Helsinki oleh pemerintah Republik Indonesia,” jelas Arianto.

Ia pun meminta, agar KIP Subulussalam jangan sampai salah dalam menafsirkan pasal 24 huruf B tersebut.

“Menurut saya, ini sudah jelas definisinya orang Aceh. Antara penduduk Aceh sudah diatur dalam UUPA No 11 tahun 2006. Untuk mencalonkan sebagai kepala daerah haruslah orang Aceh dan jika mencalonkan sebagai penyelenggara Pemilu cukup sebagai penduduk Aceh,” tandas Arianto. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…