Home » Pemerintah » Prahara Di Negeri Tuan Tapa

Prahara Di Negeri Tuan Tapa

ACEH SELATAN – Sepekan terakhir, pemberitaaan tak menyenangkan menghiasi media online di Kabupaten Aceh Selatan. Diawali dengan dugaan kasus KKN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Selatan, debu bijih besi yang meresahkan masyarakat, dan dugaan pungli di Dinas Kesehatan.

Belum lagi, persoalan defisit anggaran yang masih menjadi masalah, tuntutan honorer agar diangkat menjadi PPPK penuh, pajak mobil dinas yang masih menunggak dan dugaan mobil dinas yang masih berada di pihak non pemerintah. Rasanya lengkap prahara yang terjadi di Kabupaten yang terkenal dengan legenda tuan tapa dan putri naga tersebut.

Aceh Selatan sedang tidak baik-baik saja. Persoalan demi persoalan yang datang silih berganti, seakan membuka tabir lemahnya kinerja pemerintahan Aceh Selatan selama ini. Defisit anggaran seakan menjadi momok tersendiri bagi para pemangku kebijakan di negeri bertuah ini. Tak heran, jika hampir semua instansi terkait mengeluh masalah keuangan.

Tengok saja, hampir semua SKPK mengeluh terkait minimnya anggaran operasional yang berakibat kurangnya semangat dalam melayani masyarakat. Itu sebab, Aceh Selatan seperti kehilangan arah dan tujuan.

Aceh Selatan sedang tidak baik-baik saja. Butuh kerjasama dan kerja keras dari pemimpin baru yang akan dilantik Februari 2025 mendatang. H.Mirwan dan Baital Mukadis punya tugas berat untuk membawa Aceh Selatan bangkit dari ketertinggalan menuju Aceh Selatan Maju dan Produktif. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan simsalabim saja, melainkan dengan langkah dan terobosan kongkrit dan nyata.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyelesaian masalah defisit anggaran sehingga keuangan Kabupaten Aceh Selatan sehat kembali. Kedua, pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Ketiga, penempatan pejabat di SKPK sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing. Dan terakhir, melaksanakan program kerja sebagai mana tertuang dalam visi dan misi H.Mirwan dan Baital Mukadis.

Aceh Selatan sedang tidak baik-baik saja. Perlu keselarasan antara Pemerintah dan DPRK untuk bersama-sama membangun dan menatap masa depan Aceh Selatan. Jangan saling menyalahkan, lalu lempar batu sembunyi tangan.

DPRK dengan fungsi pengawasan, angggaran dan legislasi diharapkan mampu menjadi mitra strategis Pemerintah. Akhirnya, kepada Allah kita berdoa dan berserah diri semoga Aceh Selatan dapat bangkit dan pulih kembali. |HS

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…