Home » Nasional » PPWI Minta Kapolri Mundur, Kecam Brutalitas Aparat di Aksi Demo Mahasiswa

PPWI Minta Kapolri Mundur, Kecam Brutalitas Aparat di Aksi Demo Mahasiswa

IMG-20250904-WA0067(1)

JAKARTA– Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang diduga melakukan penangkapan, penyekapan, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap wartawan dan pewarta warga dalam rangkaian aksi mahasiswa bersama rakyat pada 25–30 Agustus 2025.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyebut tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga pengkhianatan terhadap demokrasi dan konstitusi. Ia menegaskan, aparat seharusnya melindungi masyarakat, bukan menjadi algojo bagi rakyatnya sendiri.

“Kita mengecam keras tindakan barbar aparat Polri terhadap wartawan, pewarta warga, mahasiswa, dan masyarakat. Tugas mereka adalah melindungi rakyat, bukan menyiksa dan membunuh pihak yang justru ikut membayar gaji mereka,” kata Wilson dalam pernyataan resminya, Kamis, 4 September 2025.

PPWI menuntut dilakukannya investigasi independen yang melibatkan lembaga-lembaga berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Wilson menekankan, tidak boleh ada impunitas bagi aparat yang melanggar hukum. “Tindakan brutal ini harus diusut hingga tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Para pelaku, dari level bawah sampai komando tertinggi, harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik, Wilson menilai Kapolri semestinya segera mengundurkan diri. “Kapolri telah gagal melindungi rakyat. Maka, sudah seharusnya beliau mundur dari jabatannya,” ujar alumni Lemhannas RI itu.

PPWI juga menuntut pembebasan segera terhadap wartawan, pewarta warga, dan seluruh demonstran yang ditangkap aparat selama aksi. Menurut Wilson, menangkap jurnalis sama saja dengan membungkam suara rakyat.

Selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28F, tindakan represif aparat juga melanggar berbagai aturan hukum nasional dan internasional, mulai dari UU HAM, UU Pers, KUHP, hingga perjanjian internasional ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia.

PPWI menyerukan solidaritas nasional dari kalangan pers, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa untuk menolak kekerasan aparat serta memperjuangkan keadilan bagi korban. “Demokrasi hanya bisa hidup jika pers bebas dan rakyat terlindungi. Jika aparat berubah menjadi algojo, maka negara ini sedang berjalan menuju otoritarianisme. Kita tidak boleh diam,” pungkas Wilson.(TIM/Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…