Home » Aceh » PPSKI Dinilai Vakum Lima Tahun, DPW Aceh Desak Munas Dipercepat Demi Selamatkan Organisasi

PPSKI Dinilai Vakum Lima Tahun, DPW Aceh Desak Munas Dipercepat Demi Selamatkan Organisasi

IMG-20260121-WA0005

BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Aceh mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPSKI segera mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas). Desakan ini muncul menyusul stagnasi serius organisasi selama masa kepemimpinan Ketua Umum Nanang Purus Subendro periode 2020-2025 yang dinilai membuat PPSKI nyaris kehilangan peran strategisnya.

Sekretaris DPW PPSKI Aceh, Khairul Abrar IH, menyebut dalam lima tahun terakhir PPSKI praktis berada dalam kondisi pakum. Minimnya agenda nasional, tidak berjalannya rapat kerja yang melibatkan pengurus wilayah dan daerah, serta lemahnya konsolidasi internal menjadi indikator nyata kemunduran organisasi peternak nasional tersebut.

“Selama periode kepemimpinan ini, PPSKI praktis tidak bergerak. Hampir tidak ada kegiatan nasional yang melibatkan daerah. Ini sudah masuk kondisi darurat organisasi dan tidak boleh terus dibiarkan,” kata Khairul Abrar IH dalam siaran persnya, Rabu, 21 Januari 2025.

Ia menegaskan, PPSKI merupakan organisasi yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam memperjuangkan kepentingan peternak sapi dan kerbau di Indonesia. Namun tanpa kepemimpinan yang aktif, transparan, dan akuntabel, organisasi ini terancam kehilangan kepercayaan anggotanya di daerah.

DPW PPSKI Aceh menilai percepatan Munas bukan sekadar opsi, melainkan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Munas dipandang sebagai satu-satunya forum sah untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan sekaligus memilih ketua umum baru yang mampu menghidupkan kembali roda organisasi.

“Jika Munas tidak segera digelar, sama saja membiarkan PPSKI berjalan tanpa arah dan tanpa kepemimpinan yang kuat. DPP harus bertanggung jawab, baik secara organisasi maupun moral,” tegas Khairul.

Sebagai wujud keseriusan, DPW PPSKI Aceh juga menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Munas PPSKI. Menurut Khairul, Aceh siap memfasilitasi Munas yang demokratis, transparan, dan bermartabat demi menyelamatkan masa depan PPSKI.

“Kami siap menjadi tuan rumah Munas. Ini bukan kepentingan Aceh semata, melainkan kepentingan nasional untuk mengembalikan marwah PPSKI sebagai organisasi perjuangan peternak,” pungkasnya.(RIL)

 
 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…