BANDA ACEH– Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pemerintah Aceh segera mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh yang diduga bermasalah. Ia meminta langkah tersebut dimulai sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 sebagai momentum pembenahan tata kelola pertambangan.
Menurut Masady, negara tidak boleh membiarkan persoalan perizinan pertambangan berlarut hingga memicu konflik dengan masyarakat. Ia menilai pembenahan sektor pertambangan harus menjadi bagian dari makna kemerdekaan yang menghadirkan keadilan dan kepastian hukum.
“Kemerdekaan harus menghadirkan keadilan. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kehilangan kepastian atas tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun akibat tata kelola perizinan yang tidak transparan. Momentum 17 Agustus harus menjadi awal pembenahan sektor pertambangan di Aceh,” kata Masady, Minggu (26/7/2026).
Masady mengungkapkan, berdasarkan data Dinas ESDM Aceh, hingga 2026 terdapat 77 IUP aktif di Aceh, terdiri atas 28 IUP Operasi Produksi dan 49 IUP Eksplorasi. Menurutnya, jumlah tersebut harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh, pengawasan yang konsisten, serta penegakan hukum agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Ia mengaku menerima banyak aspirasi warga, khususnya di wilayah Barat Selatan Aceh, terkait lahan pertanian dan perkebunan yang selama bertahun-tahun dikelola masyarakat namun belakangan diketahui masuk ke dalam wilayah konsesi IUP. Kondisi itu, kata dia, berpotensi memunculkan sengketa agraria apabila tidak segera diverifikasi.
Masady menegaskan evaluasi terhadap IUP bukanlah upaya menghambat investasi. Sebaliknya, pemerintah perlu memastikan setiap perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukum, mulai dari administrasi perizinan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, penyelesaian hak atas tanah, hingga kewajiban kepada negara.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan pertambangan di Aceh memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selain meminta evaluasi IUP, Masady mendesak Gubernur Aceh mempercepat pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Kementerian ESDM sebagai dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh yang telah mengusulkan WPR di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie, dan Gayo Lues sebagaimana tercantum dalam LKPJ Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025. Ia juga menilai usulan sembilan titik WPR di Kabupaten Aceh Selatan dengan luas sekitar 640,98 hektare menjadi langkah positif dalam memberikan kepastian hukum bagi penambang rakyat.
“Daerah yang memiliki potensi pertambangan rakyat tidak boleh menunggu. Inventarisasi, verifikasi, dan pengusulan WPR harus segera dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum,” ujarnya.
Masady meminta Pemerintah Aceh mengoordinasikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar aktif mendampingi masyarakat, mulai dari pemetaan lokasi, pembentukan koperasi atau kelompok penambang, penyusunan dokumen administrasi, hingga proses penerbitan IPR.
Ia juga mengusulkan pembentukan Tim Percepatan WPR yang melibatkan Dinas ESDM Aceh, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, aparat penegak hukum, serta perwakilan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis maupun administratif.
Penertiban dan Legalisasi Harus Berjalan Bersamaan
Menurut Masady, evaluasi IUP dan percepatan WPR tidak dapat dipisahkan. Penertiban izin diperlukan untuk menjamin investasi yang sehat, sementara legalisasi pertambangan rakyat melalui WPR dan IPR menjadi bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Dengan adanya WPR dan IPR, kata dia, pemerintah akan lebih mudah melakukan pembinaan, pengawasan, penerapan good mining practice, perlindungan lingkungan hidup, peningkatan keselamatan kerja, serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah.
Di sisi lain, ia menilai aparat penegak hukum perlu bertindak tegas terhadap praktik pertambangan tanpa izin maupun penyalahgunaan izin setelah mekanisme legal bagi masyarakat tersedia.
“Pertambangan rakyat bukan semata persoalan penegakan hukum, tetapi juga persoalan keadilan dalam memberikan akses legal kepada masyarakat. Negara harus mampu menyeimbangkan perlindungan lingkungan, kepastian hukum bagi investasi, dan perlindungan terhadap penambang rakyat,” kata Masady.
Ia berharap sebelum 17 Agustus 2026 Pemerintah Aceh menetapkan peta jalan percepatan WPR, mengoordinasikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk aktif mendampingi masyarakat menuju penerbitan IPR, serta menyampaikan seluruh usulan WPR yang telah memenuhi persyaratan kepada Kementerian ESDM.
“Hadiah kemerdekaan yang paling bermakna bagi rakyat bukan sekadar upacara, melainkan hadirnya kepastian hukum, tata kelola pertambangan yang transparan, perlindungan lingkungan, dan keberpihakan negara kepada masyarakat,” tutup Masady.








